Suara.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan ada penduduk Indonesia yang namanya hanya terdiri dari 1 atau 2 huruf serta disertai angka. Menurutnya, hal tersebut jadi kendala bagi mereka untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Zudan mencontohkan ada satu warga yang namanya NA70. Memang belum ada pedoman apapun dari pemerintah terkait pemberian nama. Namun pada realitanya, pemberian nama itu justru menyulitkan pemiliknya, salah satunya ialah dalam hal keuangan.
"Di dalam data kependudukan kita, ada penduduk yang namanya hanya 1 huruf, banyak yang 2 huruf, nah ini belum matching dnegan sistem di perbankan," kata Zudan dalam Webinar Jaga: Bansos Dipotong yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK RI, Kamis (19/8/2021).
Padahal menurutnya, data yang dimiliki oleh pemilik nama tersebut sudah sesuai sebagai penerima bantuan. Ternyata permasalahannya ada pada perbankan.
Di mana setiap penerima bantuan itu dalam mekanismenya mesti membuka rekening di bank untuk menerima transfer uang tunai misalnya. Tetapi para pemilik nama dengan kombinasi huruf dan angka itu tidak bisa membuka rekening sama sekali karena aturan yang ditetapkan oleh perbankan.
"Di banknya itu menolak yang ada nama dengan angka. Padahal itu benar," ujarnya.
"Kemarin kami bersama ibu Mensos rapat dengan Himbara kalau datanya sama dengan data kependudukan mestinya bank tidak perlu menolak karena datanya sudah cocok, who you are-nya sudah benar," tambahnya.
Selain itu, banyak juga penduduk yang tidak mengisi kolom nama ibu atau ayah pada pendataan. Itu juga menjadi kendala bagi mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan.
"Nah, mestinya perbankan tidak perlu menolak sepanjang cocok dengan data di dukcapil," ucap Zudan.
Baca Juga: Mengintip Cara Pemprov Kepri Beri Bantuan Untuk Warga dan Usaha Terdampak COVID-19
Tag
Berita Terkait
-
Mengintip Cara Pemprov Kepri Beri Bantuan Untuk Warga dan Usaha Terdampak COVID-19
-
Cetak Kartu Vaksin Covid-19 Dapat Timbulkan Penyalahgunaan hingga Kebocoran Data
-
Kemendagri Ingatkan Pemda Perbaharui Data Laporan Penanganan Covid-19
-
Masa Pandemi, Kemendagri Minta Kerukunan Umat Beragama Terus Dirawat
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
Terkini
-
Krisis Dokter di Pelosok, Legislator DPR Usul Pemerintah Pakai AI Jadi Solusi Darurat
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Tak Lagi Dianaktirikan, Menkes Pastikan BPJS Dokter Magang Kini Ditanggung Negara
-
Mahfud MD Tantang Prabowo Buka-bukaan: Siapa yang Bayar Demo Mahasiswa?
-
Siapa John Lennon 07? Sosok di Balik Kode Rahasia Suap Tambang Ketua Ombudsman
-
Eks Bos ASTRA Infra Port Easkal Wisnu Prabakti Diperiksa KPK Terkait Korupsi Investasi RI-Jepang
-
Pura-pura Jadi Pembeli! Polisi Ciduk Pengedar 15 Airsoft Gun yang Dijual via WhatsApp
-
Mahfud MD Sebut Penolakan UU Polri oleh Mahasiswa Wajar: Memang Tak Ada Perubahan
-
FPTHSI Tepis Pidato Prabowo Sebut Gaji Guru Terkendala Anggaran: Dana Cukup, Tapi Salah Distribusi
-
Shopee Permudah Seller Kelola Keikutsertaan Program Promosi di Laman "Pengelolaan Program Saya"