Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ikut menyoroti sikap Partai Amanat Nasional yang resmi berkoalisi dengan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Maruf Amin. Terkait hal itu, Mardani menganggap, potensi penyimpangan bisa makin bertambah karena makin banyaknya partai politik bergabung dengan pemerintah.
Awalnya, Mardani mengaku partainya tak menyoal setelah PAN resmi bergabung dengan parpol pendukung Jokowi-Maruf.
"Perkara PAN gabung koalisi itu hak partai politik tentu masing-masing punya strategi," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).
Meski demikian, Mardani menilai dan merasakan bahwa ada potensi penyimpangan seiring semakin besarnya kekuasaan. Terkait merasa bakal memicu banyak penyimpangan, Mardani pun mengutip Diktum Lord Acton (1834-1902); "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” (Kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan absolut korup seratus persen).
"Tapi PKS merasa bahwa power tend to corrupt, kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt absolutely, semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya," kata Mardani.
Selain itu, Mardani mengklaim posisi PKS tetap menjadi partai oposisi untuk mengawasi kerja pemerintah.
"PKS insyaallah ingin bersama rakyat, melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insyaallah semuanya untuk membangun negeri," kata dia.
PAN Serahkan ke Jokowi soal Kursi di Kabinet
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAN Viva Yoga Mauladimengatakan, pihaknya menyerahkan 'kebijakan alokasi' kursi kabinet kepada Presiden Jokowi.
Baca Juga: PAN Masuk Parpol Koalisi Jokowi Berbalut Kepentingan, Pakar: Tak Ada Makan Siang Gratis
Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogatif presiden meski PAN sudah dinyatakan sebagai sahabat baru dalam koalisi partai politik pemerintahan.
"Tidak berbicara soal kabinet (pertemuan kemarin). Karena itu kewenangan dan hak prerogatif presiden," kata Viva kepada Suara.com, Kamis.
Sementara itu, Viva menegaskan, kedekatan PAN dengan Pemerintahan Jokowi bukan kali ini saja terjadi.
Menurutnya, semenjak Zulkifli Hasan menjabat sebagai ketua umum partai sudah menjadi pendukung pemerintahan. Bahkan, Viva mengklaim, kedekatan PAN dengan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan dekatnya Zulkifli Hasan dengan Jokowi, saat orang nomor satu Indonesia itu menjabat Wali Kota Solo.
"Secara pribadi, hubungan Pak Jokowi dan Bang Zulkifli Hasan sudah berjalan lama dan terjalin baik. Bahkan sewaktu Pak Jokowi masih sebagai Wali Kota Solo. Kedekatan pribadi ini terjalin dengan baik sampai sekarang," ungkapnya.
Bantah Bahas Reshuffle
Berita Terkait
-
PAN Masuk Parpol Koalisi Jokowi Berbalut Kepentingan, Pakar: Tak Ada Makan Siang Gratis
-
PAN Jadi Sahabat Baru Koalisi Jokowi-Maruf, PKB Izinkan Reshuffle, Tapi Ini Syaratnya
-
Resmi Gabung Koalisi Jokowi-Maruf, PAN Enggan Bahas Soal Jatah Kursi Menteri
-
Mau Buka Sekolah Tatap Muka, Legislator PKS ke Anies: Tidak Perlu Tergesa-gesa
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan