Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ikut menyoroti sikap Partai Amanat Nasional yang resmi berkoalisi dengan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Maruf Amin. Terkait hal itu, Mardani menganggap, potensi penyimpangan bisa makin bertambah karena makin banyaknya partai politik bergabung dengan pemerintah.
Awalnya, Mardani mengaku partainya tak menyoal setelah PAN resmi bergabung dengan parpol pendukung Jokowi-Maruf.
"Perkara PAN gabung koalisi itu hak partai politik tentu masing-masing punya strategi," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).
Meski demikian, Mardani menilai dan merasakan bahwa ada potensi penyimpangan seiring semakin besarnya kekuasaan. Terkait merasa bakal memicu banyak penyimpangan, Mardani pun mengutip Diktum Lord Acton (1834-1902); "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” (Kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan absolut korup seratus persen).
"Tapi PKS merasa bahwa power tend to corrupt, kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt absolutely, semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya," kata Mardani.
Selain itu, Mardani mengklaim posisi PKS tetap menjadi partai oposisi untuk mengawasi kerja pemerintah.
"PKS insyaallah ingin bersama rakyat, melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insyaallah semuanya untuk membangun negeri," kata dia.
PAN Serahkan ke Jokowi soal Kursi di Kabinet
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAN Viva Yoga Mauladimengatakan, pihaknya menyerahkan 'kebijakan alokasi' kursi kabinet kepada Presiden Jokowi.
Baca Juga: PAN Masuk Parpol Koalisi Jokowi Berbalut Kepentingan, Pakar: Tak Ada Makan Siang Gratis
Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogatif presiden meski PAN sudah dinyatakan sebagai sahabat baru dalam koalisi partai politik pemerintahan.
"Tidak berbicara soal kabinet (pertemuan kemarin). Karena itu kewenangan dan hak prerogatif presiden," kata Viva kepada Suara.com, Kamis.
Sementara itu, Viva menegaskan, kedekatan PAN dengan Pemerintahan Jokowi bukan kali ini saja terjadi.
Menurutnya, semenjak Zulkifli Hasan menjabat sebagai ketua umum partai sudah menjadi pendukung pemerintahan. Bahkan, Viva mengklaim, kedekatan PAN dengan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan dekatnya Zulkifli Hasan dengan Jokowi, saat orang nomor satu Indonesia itu menjabat Wali Kota Solo.
"Secara pribadi, hubungan Pak Jokowi dan Bang Zulkifli Hasan sudah berjalan lama dan terjalin baik. Bahkan sewaktu Pak Jokowi masih sebagai Wali Kota Solo. Kedekatan pribadi ini terjalin dengan baik sampai sekarang," ungkapnya.
Bantah Bahas Reshuffle
Berita Terkait
-
PAN Masuk Parpol Koalisi Jokowi Berbalut Kepentingan, Pakar: Tak Ada Makan Siang Gratis
-
PAN Jadi Sahabat Baru Koalisi Jokowi-Maruf, PKB Izinkan Reshuffle, Tapi Ini Syaratnya
-
Resmi Gabung Koalisi Jokowi-Maruf, PAN Enggan Bahas Soal Jatah Kursi Menteri
-
Mau Buka Sekolah Tatap Muka, Legislator PKS ke Anies: Tidak Perlu Tergesa-gesa
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
-
Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Sri Mulyani: Sebut Eks Menkeu 'Terlalu Protektif' ke Pegawai Bermasalah
Terkini
-
Setara Institute Sebut Upaya Jadikan Soeharto Pahlawan Nasional Sengaja Dilakukan Pemerintah
-
20 Siswa SDN Meruya Selatan 01 Diduga Keracunan MBG di Hari ke-3, Puding Coklat Bau Gosong
-
Luncurkan Dana Abadi ITS, BNI dan ITS Dorong Filantropi Pendidikan Digital
-
Dosen di Jambi Dibunuh Polisi: Pelaku Ditangkap, Bukti Kekerasan dan Dugaan Pemerkosaan Menguat
-
Nasib Charles Sitorus Terpidana Kasus Gula Tom Lembong usai Vonisnya Diperkuat di Tingkat Banding
-
Amnesty: Pencalonan Soeharto Pahlawan Cacat Prosedur dan Sarat Konflik Kepentingan!
-
Pemulihan Cikande: 558 Ton Material Radioaktif Berhasil Diangkut Satgas Cesium-137
-
Waspada Banjir Rob, BPBD DKI Peringatkan 11 Kelurahan di Pesisir Utara
-
Bank Mandiri Siap Salurkan Rp3,22 Triliun BLTS Kesra 2025 lewat Jaringan Cabang & Mandiri Agen
-
KAI Siap Suplai Data dan Beri Kesaksian ke KPK soal Dugaan Mark Up Proyek Whoosh