Bagi Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, "Perkara PAN gabung koalisi itu hak partai politik, tentu masing-masing punya strategi."
Tetapi PKS, kata Mardani, memiliki kekhawatiran dengan bertambahnya jumlah partai politik yang anggota koalisi pendukung pemerintah.
"Tapi PKS merasa bahwa power tend to corrupt, kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt absolutely, semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya," kata dia.
PKS sendiri akan tetap konsisten di luar koalisi partai pendukung pemerintah. Berada di luar pemerintahan berarti leluasa mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah.
"PKS insyaallah ingin bersama rakyat, melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insyaallah semuanya untuk membangun negeri," kata Mardani.
Soal kursi menteri, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan tidak dibicarakan dalam pertemuan di Istana kemarin dan PAN pun tidak mau cawe-cawe. "Karena itu kewenangan dan hak prerogatif Presiden," kata Viva.
PAN meskipun selama ini di luar koalisi tetap mendukung pemerintah, kata Viva.
"Secara pribadi, hubungan Pak Jokowi dan Bang Zulkifli Hasan sudah berjalan lama dan terjalin baik. Bahkan sewaktu Pak Jokowi masih sebagai Wali Kota Solo. Kedekatan pribadi ini terjalin dengan baik sampai sekarang," katanya.
Akan tetapi Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin tidak yakin tidak ada kepentingan di balik PAN gabung pemerintah. Dia menduga tentu ada timbal balik, entah perolehan kursi di kabinet maupun kepentingan lain.
Baca Juga: PAN Ikut Pertemuan Partai Koalisi Jokowi, PDIP: Energi Positif bagi Pemerintah
"Tak ada makan siang yang gratis. Tak ada koalisi yang tulus. Semua berbalut kepentingan dan saling dukung," kata Ujang.
Tetapi jika PAN tidak mendapatkan jatah kursi menteri, menurut dugaan Ujang, tentu ada kompensasi lain.
"Namun biasanya, jika berkoalisi yang dapat kompensasi. Oleh karena itu, kita lihat aja ke depan, jika ada reshuffle itu artinya ada akomodasi terhadap PAN," kata Ujang. [Rangkuman laporan Suara.com]
Berita Terkait
-
Ingatkan Pemerintah Jangan Terburu-buru Naikkan Harga BBM, DPR: Harus Jadi Opsi Paling Akhir
-
Hadir di Acara Golkar, Pramono Anung Merasa Di Rumah Sendiri
-
Golkar 'Sentil' Bupati Fadia: Fokus Proses Hukum di KPK, Tak Perlu Alasan Tak Paham Birokrasi
-
Pusaran Korupsi Fadia Arafiq Seret Suami yang Anggota DPR dan Anak, Begini Respons Golkar
-
Dibongkar Bahlil, Ini Alasan Golkar Yakin Prabowo Mampu Jadi Mediator Konflik Timur Tengah
Terpopuler
- 5 Parfum Wanita Tahan Lama di Alfamart untuk Silaturahmi Anti Bau
- 5 Mobil Murah 3 Baris Under 1500cc tapi Jagoan Tanjakan: Irit Bensin dan Pajak Ramah Rakyat Jelata
- Danantara Indonesia dan PLN Salurkan 5.000 Paket Perlengkapan Sekolah ke Tiga Provinsi di Indonesia
- 5 Kejanggalan Video Benjamin Netanyahu Terbaru, PM Israel Beneran Tewas?
- Media Iran Yakin Benjamin Netanyahu Sudah Meninggal Dunia, Video Ini Jadi Bukti
Pilihan
-
AFC Resmi Coret Timnas Malaysia, Vietnam Lolos ke Piala Asia 2027
-
Iran Tolak Main di AS! Minta FIFA Pindahkan Laga Piala Dunia 2026 ke Meksiko
-
Arus Mudik H-4 Idulfitri, 100 Ribu Orang Sudah Berangkat dari Stasiun Gambir
-
Pertama di Dunia! Malaysia Robek-robek Perjanjian Dagang dengan AS, Indonesia?
-
Analisis Militer: Iran Pakai Strategi 'Vietnam Kedua' yang Bikin AS Putus Asa
Terkini
-
Viral Teori Donald Trump Time Traveler! Sketsa 100 Tahun Picu Spekulasi Liar Netizen
-
Israel Klaim Tewaskan Ali Larijani, Pimpinan Keamanan Tertinggi Iran
-
Prabowo Ingin Tertibkan Pengamat, Legislator PDIP Singgung Risiko Pilihan Rakyat
-
Bukan Program Unggulan, Ini Pos Anggaran yang Potensi Kena Pemangkasan
-
Kisah 'Militan' 10 Rekan Sekantor Kompak 'War' Tiket Demi Mudik Berjamaah ke Semarang
-
Israel Targetkan Ali Larijani, Tangan Kanan Pemimpin Iran Diklaim Tewas
-
Purbaya Borong Kain Batik di Pasar Beringharjo Yogyakarta, Sebut Pasar Tradisional Tidak Mati Suri
-
4 Juta Warga DKI Tak Mudik, Kemenpar Dorong Tren Mudik ke Jakarta Saat Libur Lebaran
-
Warga Israel: Netanyahu dan Pejabat Aman Tentram, Kami Tiap Detik Bisa Mati Dirudal
-
Bantargebang Sudah Kritis, Pramono Anung Bakal Sanksi Warga Jakarta yang Tak Pilah Sampah