Bagi Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, "Perkara PAN gabung koalisi itu hak partai politik, tentu masing-masing punya strategi."
Tetapi PKS, kata Mardani, memiliki kekhawatiran dengan bertambahnya jumlah partai politik yang anggota koalisi pendukung pemerintah.
"Tapi PKS merasa bahwa power tend to corrupt, kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt absolutely, semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya," kata dia.
PKS sendiri akan tetap konsisten di luar koalisi partai pendukung pemerintah. Berada di luar pemerintahan berarti leluasa mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah.
"PKS insyaallah ingin bersama rakyat, melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insyaallah semuanya untuk membangun negeri," kata Mardani.
Soal kursi menteri, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan tidak dibicarakan dalam pertemuan di Istana kemarin dan PAN pun tidak mau cawe-cawe. "Karena itu kewenangan dan hak prerogatif Presiden," kata Viva.
PAN meskipun selama ini di luar koalisi tetap mendukung pemerintah, kata Viva.
"Secara pribadi, hubungan Pak Jokowi dan Bang Zulkifli Hasan sudah berjalan lama dan terjalin baik. Bahkan sewaktu Pak Jokowi masih sebagai Wali Kota Solo. Kedekatan pribadi ini terjalin dengan baik sampai sekarang," katanya.
Akan tetapi Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin tidak yakin tidak ada kepentingan di balik PAN gabung pemerintah. Dia menduga tentu ada timbal balik, entah perolehan kursi di kabinet maupun kepentingan lain.
Baca Juga: PAN Ikut Pertemuan Partai Koalisi Jokowi, PDIP: Energi Positif bagi Pemerintah
"Tak ada makan siang yang gratis. Tak ada koalisi yang tulus. Semua berbalut kepentingan dan saling dukung," kata Ujang.
Tetapi jika PAN tidak mendapatkan jatah kursi menteri, menurut dugaan Ujang, tentu ada kompensasi lain.
"Namun biasanya, jika berkoalisi yang dapat kompensasi. Oleh karena itu, kita lihat aja ke depan, jika ada reshuffle itu artinya ada akomodasi terhadap PAN," kata Ujang. [Rangkuman laporan Suara.com]
Berita Terkait
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Serukan Evaluasi Total Sistem Seleksi Pemimpin
-
Pilkada Kembali ke DPRD: Solusi Hemat Anggaran atau Kemunduran Demokrasi?
-
Kader Jadi Tersangka KPK, Golkar Tak Mau Gegabah: Tunggu Status Terdakwa Dulu
-
Perintah Keras Bahlil ke DPR/DPRD Golkar: Rakyat Kena Bencana, Jangan Cuma Mikirin Program!
-
Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK, Ketum Golkar Bahlil: Saya Belum Dapat Info
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
DPRD DKI Galang Rp 359 Juta untuk Korban Bencana Sumatra
-
12 Orang Tewas dalam Penembakan Massal Saat Perayaan Hanukkah di Australia
-
Menperin Dorong Industri Berubah Total, Targetnya Zero Waste dan Efisiensi Tinggi
-
Akses Bireuen-Aceh Tengah Kembali Tersambung, Jembatan Bailey Teupin Mane Resmi Rampung
-
Cara Daftar Mudik Nataru Gratis Kemenhub, Hanya untuk 3 Ribu Lebih Pendaftar Pertama
-
Jurus 'Dewa Penyelamat' UB Selamatkan 36 Mahasiswa Terdampak Bencana Sumatera
-
Prabowo Panggil Menteri ke Hambalang, Ada Target Soal Pembangunan Hunian Korban Bencana
-
Jadi Biang Kerok Banjir Kemang, Normalisasi Kali Krukut Telan Biaya Fantastis Rp344 Miliar
-
Gubernur Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam, Sumut Solid Atasi Bencana
-
Fakta Baru Pengeroyokan Maut Kalibata, Ternyata Lokasi Bentrokan Lahan Milik Pemprov DKI