Rapatkan Barisan, Anies Kumpulkan Tujuh Fraksi Penolak Interpelasi di Rumah Dinas

Suara.com - Kubu penolak pengguliran hak interpelasi untuk memanggil Gubernur Anies Baswedan terkait Formula E terus merapatkan barisan.

Mereka bahkan sudah berkumpul langsung bersama Anies dan wakilnya, Ahmad RIza Patria pada Kamis (27/8/2021) malam.

Hal ini diketahui dari unggahan foto di akun instagram Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. Terlihat, kubu tujuh fraksi yang menolak interpelasi bertemu langsung dengan Anies dan Riza.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik pun membenarkannya. Dia menyebut pertemuan itu digelar di rumah dinas Anies, di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng Jakarta Pusat.

"Iya, di Rumah Dinas (Anies)," ucap Taufik saat dikonfirmasi, Jumat (27/8/2021).

Politisi Gerindra itu mengakui memang Anies dan tujuh fraksi membahas soal interpelasi Formula E yang diajukan 33 anggota dewan dari fraksi PDIP dan PSI.

Mereka yang hadir, kata Taufik, sepakat untuk tidak ikut menggulirkan interpelasi tersebut.

"Iya pasti terbatas (interpelasi), tapi tidak cuma itu. Kesepakatan dari tujuh fraksi dengan anggota 73 tidak ikut interpelasi," tandas Taufik.

Namun, Taufik tidak merinci apa saja pembahasan dan isi pertemuan itu. Tujuh fraksi, Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Nasdem, PKB-PPP disebutnya hadir dalam pertemuan itu.

Baca Juga: Pejabat DKI Lobi Ketua Fraksi PDIP Supaya Interpelasi ke Gubernur Anies Batal

“Semua tujuh fraksi hadir, silaturahmi saja,” katanya.

Sebelumnya, hak interpelasi yang diajukan anggota fraksi PDIP dan PSI terancam mandeg alias terhenti di tengah jalan. Sebabnya, sebanyak tujuh fraksi di DPRD DKI menyatakan menolak akan usulan itu.

Diketahui, sebanyak 25 anggota Fraksi PDIP dan 8 anggota PSI resmi mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta meminta penyelenggaraan Formula E dibatalkan.

Sementara tujuh partai yang menolak usulan itu di antaranya Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Desi, menilai, hak interpelasi yang digulirkan oleh PDIP dan PSI tidak perlu dikuti.

 “Kami Fraksi Demokrat DPRD DKI tak mengikuti interpelasi yang sedang ramai. Iya tidak perlu, pak," kata Desi di Jakarta, Jumat (27/8/2021).

Menurutnya, para anggota dewan sebaiknya fokus saja terhadap permasalahan pandemi Covid-19.

Sebab, pertanyaan terkait balap Formula E bisa dilakukan dalam pembahasan di komisi-komisi terkait.

"Bisa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI," ucapnya.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz juga mengungkapkan serupa. Dia mengatakan, ada cara lain untuk menyelesaikan persoalan itu, selain interpelasi.

Sebab interpelasi, kata dia, merupakan upaya paksa menuntut sebuah jawaban dari kepala daerah, dan hasil dari interpelasi itu memiliki konsekuensi hukum.

"Kami menggunakan cara-cara yang force. Ini (interpelasi) kan cara force, yah memaksa bahwa ini harus memberikan," katanya.

Sementara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani memastikan, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta tidak akan mengikuti langkah itu.

Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu, mekanisme penggunaan hak interpelasi masih jauh untuk dilalui.

Setelah masuk ke meja pimpinan, harus musyawarahkan terlebih dahulu melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI untuk mengagendakan hak interpelasi.

"Kemarin, Kamis (26/8) agenda Rapimgab tiba-tiba dibatalkan dengan tanpa alasan. Agenda yang dibatalkan ini bisa berpengaruh pada agenda-agenda lainnya. Tapi, kami tetap hormati sikap teman-teman PSI dan PDIP. Namun, Gerindra tidak ikut soal interpelasi ini," tegasnya.

Sementara, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Basri Baco menegaskan, pihaknya menolak interpelasi terhadap Anies terkait Formula E.

"Kami nolak. Buang-buang waktu dan politis," ujarnya.