Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR angkat bicara ihwal kabar ditangkapnya Anggota DPR Hasan Aminuddin. Hasan sebelumnya dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.
Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman mengatakan sejak lagi kabar ditangkapnya Hasan memang sudah ramai diperbincangkan di WhatsApp Group (WAG).
"Sudah ramai sejak pagi di WAG DPR, namun demikian hingga saat ini kami belum mendapat informasi lengkap dan resmi," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Senin (30/8/2021).
Habiburokhman mengatakan pihaknya menyerahkan penanganan kasus Hasan kepada KPK.
"Prinsipnya MKD menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada KPK dan penegak hukum secara keseluruhan," kata Habiburokhman.
Habiburokhman mengatakan bahwa MKD akan mengikuti dan menindaklanjuti apapaun yang diputuskan oleh para penegak hukum.
Respons Partai Nasdem
Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate mengatakan Partai Nasdem prihatin atas kabar kadernya Hasan Aminuddin yang merupakan Anggota DPR terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Hasan dikabarkan terjaring OTT bersama istrinya yang merupakan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.
Plate sendiri mengaku mendengar kabar OTT baru dari media dan belum dapat berkomunikasi langsung dengan Hasan.
Baca Juga: Rumah Pribadi Bupati Probolinggo Tertutup Rapat Usai OTT KPK
"Belum bisa berbicara langsung dengan yang bersangkutan. Kami tentu prihatin dan meyakini pelaksanaan penegakan hukum yang adil sesuai ketentuan perundangan yang berlaku," kata Plate kepada wartawan, Senin.
Plate menjelaskan mengacu pada presumption of innocence yang merupakan hak setiap warga negara, Partai Nasdem sudah memiliki prosedur baku yang tegas dan ketat terkait dengan OTT atau tindakan penegakan hukum terhadap kader dan politisi Nasdem yang terkena masalah.
"Seperti misalnya segera mengajukan pengunduran diri sebagai anggota dan berhenti dari semua jabatan partai. Dan kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten, para kader mengetahuinya dengan baik," kata Plate.
Sebelumnya, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah mengatakan bahwa Nasdem saat ini masih mencari informasi resmi terkait Hasan Aminuddin yang terjaring OTT. Karena itu, Charles yang juga Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR belum memberikan keterangan lebih lanjut.
"Kami masih mencari info resminya," kata Charles dihubungi, Senin (30/8/2021).
Diketahuu, Tim Satuan Tugas KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah orang di Jawa Timur, Minggu (29/8/2021) malam.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis