Suara.com - Pembukaan kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SD Negeri 01 Manggarai sempat mendapatkan penolakan dari beberapa orang tua siswa karena khawatir anak-anaknya terpapar Covid-19.
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di DKI Jakarta masih berjalan bertahap, meskipun ruang kelas hanya diisi dengan kapasitas 50 persen atau dibagi dua sesi, rasa kekhawatiran orang tua murid masih ada. Langkah yang dilakukan oleh Sri Kadarti PLT Kepala Sekolah SD Manggarai 01 untuk meyakinkan orang tua murid dengan menjelaskan tentang persiapan protokol kesehatan yang petugas sekolah jalani itu sudah ketat.
“Ada, baru rasan-rasan, sih. Tapi, sampai saat ini untuk kelas 1 dan 4 masuk semua. Guru-guru menjelaskan prokes nya, alhamdulillah setelah dikasih pengertian begitu orang tua mengerti,” kata Sri, Senin (30/08/2021).
Petugas sekolah juga selalu menanyakan dan mengontrol kesehatan murid-muridnya, Sri mengatakan jika ada murid yang tidak enak badan tidak diwajibkan untuk mengikuti PTM.
“Kalau ada anak murid yang kurang sehat sebaiknya enggak usah masuk,” kata Sri.
Salah satu alasan PTM adalah mata pelajaran esensial. Mata pelajaran esensial seperti Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu membutuhkan PTM agar siswa bisa mengerti dengan maksimal.
“Kalau PTM ini ada penguatan pada mata pelajaran esensial, seperti lMTK, IPA, dan PKN,” tambah Sri.
Hari ini, sebanyak 610 sekolah kembali dibuka di DKI Jakarta, menyusul diturunkannya status PPKM ke level 3 karena angka kasus Covid-19 yang mulai terkendali.
Pembukaan sekolah kembali berdasarkan kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1026 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 disebutkan, untuk satuan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA, yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen.
Baca Juga: Survei KPAI: 64 Persen Peserta Didik Belum Dapatkan Vaksin Covid-19
Namun untuk jenjang pendidikan sekolah luar biasa seperti SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62 persen sampai dengan 100 persen (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 lima peserta didik per kelas.
Sementara untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maksimal 33 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 lima peserta didik per kelas. Dalam aturan itu, juga disebutkan tenaga pendidikan dan peserta didik di atas 12 tahun telah divaksinasi. (Aulia Ivanka Rahmana)
Berita Terkait
-
Survei KPAI: 64 Persen Peserta Didik Belum Dapatkan Vaksin Covid-19
-
Dilarang Keluyuran, Satpol PP Bakal Bubarkan Siswa di Jakarta yang Nongkrong usai PTM
-
Kasus Kerumunan Pesta Pejabat NTT di Pulau Semau, Satgas Covid Cuma Tegur Viktor Laiskodat
-
Pedagang Mainan Girang Sekolah di Jakarta Dibuka Lagi: Anak di Rumah Main Game jadi Bandel
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak