Suara.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Ahmad Ali mengaku terkaget-kaget mendengar kabar rekan satu fraksinya Hasan Aminuddin terjaring oeprasi tangkap tangkap Komisi Pemberantas Korupsi atau OTT KPK.
Ali mengatakan, ditangkapnya Hasan di luar dugaan pimpinan Partai Nasdem maupun fraksi. Sebab, kata Ali, pribadi Hasan dikenal baik.
"Kesehariannya, beliau orang yang sangat baik, orang yang selalu terbuka untuk berdiskusi dan selalu saling mengingatkan," kata Ali di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Senin (30/8/2021).
Namun, peristiwa OTT yang sudah terjadi merupakan peristiwa nyata yang sudah terjadi. Partai Nasdem tentu merasa prihatin atas kejadiannyang menimpa Hasan beserta istrinya Puput Tantriana Sari.
"Kalau ditanyakan kepada saya, kepada kami keluarga besar Partai NasDem pasti kami sangat sedih, kami sangat kaget, kami sangat prihatin dengan kejadian hari ini," ujarnya.
Sebelumnya, Ali yang juga Wakil Ketua Umum Partai Nasdem mengatakan sampai detik ini status Hasan Aminuddin tercatat masih sebagai kader.
Pasalnya, belum ada informasi lanjut terkait Hasan yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.
"Sampai penangkapan kemarin pak Hasan Aminudin adalah kader DPP PArtai Nasdem sehingga kemudian sampai hari ini masih anggota atau kader partai NasDem," kata Ali.
Ali mengatakan berdasarkan SOP di internal Partai NasDem, pejabat publik yang terkena masalah hukum baru akan mengundurkan diri jika statusnya ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Juga: Belum Jadi Tersangka Usai Kena OTT KPK, Nasdem Tegaskan Hasan Aminuddin Masih Kader
"Ketika ada pejabat publik yang terjadi OTT ketika dinyatakan sebagai tersangka dia otomatis dinyatakan mengundurkan diri dari partai," kata Ali.
Sementara itu terkait bantuan hukum, Ali juga belum menegaskan. Sampai sejauh ini Partai Nasdem masih menunggu informasi lebih lanjut dan resmi mengenai Hasan.
"Kita belum berandai-andai karena sampai hari ini Pak Aminudin belum berstatus apa-apa. Kemudian kita tidak mengharapkan. Kalau ditanyakan kepada saya berharap KPK mengumumkan bahwa beliau, tidak ditetapkan sebagai tersangka," ujar Ali.
Terjaring OTT KPK
Diketahui Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukam operasi tangkap tangan (OTT) diduga terhadap kepada daerah di Jawa Timur, pada Minggu (29/8/2021) malam.
Hal tersebut pun dibenarkan langsung oleh Plt Juru Bicarq KPK Ali Fikri dikonfirmasi.
Berita Terkait
-
Belum Jadi Tersangka Usai Kena OTT KPK, Nasdem Tegaskan Hasan Aminuddin Masih Kader
-
Begini Tampang Bupati Probolinggo dan Suami saat Diamankan di Mapolda Jatim
-
Lengkap! Segini Daftar Harta Kekayaan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari
-
KPK OTT Hasan Aminuddin, Suami Bupati Probolinggo Sekaligus Anggota DPR RI Kader Nasdem
-
Anggota DPR dan Istri Kena OTT KPK, Sikap MKD Tunggu Laporan Lengkap Dulu
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis