Suara.com - Gaya kepemimpinan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang kerap emosional dan marah-marah mendapat sorotan. Risma bahkan disarankan mundur sebagai menteri.
Saran mengundurkan diri dari jabatan sebagai menteri itu disampaikan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid.
"Ya nggak ada gunanya marah-marah lah. Kalau marah-marah terus kan mending mundur saja. Artinya nggak mampu bekerja, nggak mampu mengkoordinir anak buahnya, semua orang melihat itu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Senin (30/8/2021).
Jazilul mengatakan saat ini seharusnya yang dilakukan Risma ialah melakukan koreksi di internal, bukan justru marah-marah. Kendati menyarankan lebih baik mundur ketimbang marah-marah, Jazilul menegaskan dirinya bukan berarti mendesak Risma untuk mundur.
"Saya gak meminta mundur ya. Ya daripada marah-marah terus kan mending gak marah-marah. Letakkan saja jabatannya," ujar Jazilul.
Mensos Risma Kembali Murka
Menteri Sosial Tri Rismaharini kembali murka perkara penyaluran bantuan sosial atau bansos. Risma kali ini memarahi pejabat bank BUMN saat kunjungan kerja di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Sabtu (28/8).
Momen Risma emosi terjadi saat rapat yang dilakukan di sebuah hotel. Tampak hadir Bupati Jember, Hendy Siswanto beserta Wakilnya Gus Firjaun.
“Saya kasih peringatan, itu tinggi sekali (data warga yang belum menerima bantuan). Kemarin di Bandung saya dapati data ada 5 ribu yang belum disalurkan, saya pikir itu sudah tinggi sekali. Ini di Jember malah 8 ribu totalnya. Tolong diperbaiki ya,” ujar Risma dengan nada tinggi.
Baca Juga: Wakil Ketua MPR Minta Polisi Usut Kemungkinan Adanya Jaringan Anti Agama di Indonesia
Kemudian, pejabat bank BUMN itu berusaha untuk memberi penjelasan tentang penyebab penyaluran bansos tidak bisa segera dilakukan. Dicontohkannya, kendala teknis perbankan. Namun, penjelasan itu justru membuat Risma semakin marah.
“Anda tidak pernah merasakan kan, bahwa ketika seorang anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal covid, lalu besok dia kesusahan makan,” kata Risma dengan nada meninggi.
Risma menganggap, sistem birokrasi di bank tersebut telah menghambat, bahkan sengaja mengulur pencairan. Padahal, pemerintah melalui Kemensos sudah bekerja keras agar dana bisa masuk ke perbankan sesuai jadwal, persisnya pada akhir Maret lalu.
“Kami kemarin di akhir Maret itu sudah seperti perang di Kemensos. Di kantor sampai pagi,” ujar Risma.
Lambatnya penyaluran bantuan oleh bank tersebut dinilai berbahaya. Sebab, jika sampai beberapa minggu ke depan bantuan belum juga dicairkan oleh bank BUMN, maka bantuan akan hangus.
“Anda yang tanggung jawab, kalau itu sampai tidak bisa dicairkan,” tegas Risma.
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau