- Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan koalisi permanen kepada Presiden Prabowo Subianto pada 5 Desember 2025 di Jakarta.
- Pengamat Politik Yusak Farchan menilai usulan ini manuver Bahlil untuk loyalitas Golkar demi mengamankan posisinya.
- Koalisi permanen menuju 2029 sangat mungkin terjadi, namun keberhasilannya bergantung pada dinamika politik menjelang pemilihan tersebut.
Suara.com - Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan menanggapi usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk koalisi permanen.
Menurut Yusak, usulan itu disampaikan lantaran Bahlil sedang mencari perhatian Prabowo untuk menunjukkan bahwa Partai Golkar menjadi partai politik yang terdepan dalam mengawal pemerintahan.
“Saya kira Bahlil sedang bermanuver menjadikan Golkar sebagai sekutu paling loyal terhadap Prabowo. Itu poin pentingnya,” kata Yusak dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
Dengan begitu, lanjut dia, Bahlil bisa memastikan bahwa nilai Partai Golkar bisa menjadi yang paling besar di mata Prabowo. Jika bisa mendapatkan perhatian Prabowo, Yusak menilai Bahlil bisa memastikan posisinya aman di puncak kepemimpinan Partai Golkar.
“Dukungan presiden atau kekuasaan terhadap Bahlil saya kira sangat vital untuk meredam upaya kudeta internal Bahlil dari posisi Ketua Umum,” ujar Yusak.
Jika usulan koalisi permanen yang diajukan Bahlil bertujuan untuk Pilpres 2029, maka seluruh fraksi/parpol di DPR selain PDIP idealnya berkoalisi mengusung Prabowo-Gibran di 2029.
Yusak menilai skema koalisi tersebut memang sangat memungkinkan, tetapi tetap bergantung pada dinamika politik menjelang Pilpres 2029 nanti.
Sebab, kata dia, ada banyak variabel yang perlu diperhitungkan seperti munculnya figur baru sebagai kompetitor Prabowo, kemudian akseptabilitas publik terhadap Gibran yang fluktuatif, dan keberhasilan pemerintah saat ini.
“Jadi koalisi permanen menuju 2029 bisa jalan, bisa juga tidak. Saya kira konsekuensi dari berkoalisi saat pilpres hanya dua, yaitu menang atau kalah,” tegas Yusak.
Baca Juga: Minta Pilkada Lewat DPRD, Bahlil di Depan Prabowo-Puan: Usul Bahas RUU Politik Hingga Sentil MK
Lebih lanjut, dia menilai pihak yang kalah seharusnya konsisten menjadi oposisi. Namun, saat ini koalisi yang kalah justru sering ikut masuk ke pemerintahan dengan dalih penguatan stabilitas politik.
“Yang menang pilpres tidak pede memerintah tanpa dukungan mayoritas, yang kalah pilpres juga pengen masuk atau merasakan menang. Akhirnya tidak jelas konsep koalisi yang dibangun,” tutur Yusak.
“Koalisi permanen memang perlu dilembagakan sejak dini agar konsep koalisi tidak terjebak pada perburuan kekuasaan semata (rent-office seeking), tapi koalisi yang dibangun berdasarkan orientasi atas kebajikan umum,” tandas dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan koalisi permanen di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar.
"Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini izinkan kami memberikan saran perlu dibuatkan koalisi permanen," kata Bahlil di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Prabowo Cabut Izin Toba Pulp Lestari, INRU Pasrah dan di Ambang Ketidakpastian
-
Guncangan di Grup Astra: Izin Tambang Martabe Dicabut Prabowo, Saham UNTR Terjun Bebas 14%!
-
Emas dan Perak Meroket Ekstrem, Analis Prediksi Tren Bullish Paling Agresif Abad Ini
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
Terkini
-
DBH Dipangkas, Anggaran Menyusut, Target Sekolah Gratis Jakarta Ikut Menciut
-
Kasus TPPO Jual Bayi Terungkap di Medan, Kemen PPPA Sebut Modus Sudah Dilakukan Sebelum Anak Lahir
-
Nasib Sudewo di Ujung Tanduk, Gerindra Gelar Rapat Kehormatan Tentukan Status
-
Menteri PKP Ara Konsultasi ke KPK, Targetkan Meikarta Jadi Lokasi Rusun Subsidi pada 2026
-
Jakarta Menuju Kota Inklusif, Gubernur Pramono Luncurkan 32 Bus Sekolah Baru Khusus Disabilitas
-
Dasco Hormati Proses Hukum KPK soal Bupati Pati, Ungkap Pesan Menohok Prabowo
-
Percepat Durasi, Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Hukum Acara Perdata Jadi Inisiatif DPR
-
Pramono Anung Siap Berlakukan PJJ bagi Siswa jika Jakarta Banjir di Hari Sekolah
-
Miris Lihat Tunjangan Pegawai Pengadilan Rp400 Ribu, Habiburokhman: Ini Ngeri-ngeri Sedap!
-
Menembus Jurang 200 Meter, Helikopter Basarnas Evakuasi Satu Korban Pesawat ATR 42-500