Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkap isi pembahasan dalam pertemuan partai politik koalisi pemerintahan di Istana beberapa waktu lalu. Sejumlah hal yang dibicarakan dari mulai penanganan covid, ekonomi, hingga kelembagaan.
Hal itu diungkapkan pria yang akrab disapa Zulhas dalam pidato pembukaannya di acara Rakernas PAN ke-II di Rumah PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (31/8/2021).
"Ada beberapa bicara 'wah kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, Bupati nggak ikut Gubernur, Gubernur nggak ikut macam-macam lah ya. Merasa KY (Komisi Yudisial) lembaga paling tinggi paling kuat, MA (Mahkamah Agung) nggak. MA merasa paling kuasa, MK (Mahkamah Konstitusi) nggak. MK katanya yang paling kuasa. DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa," kata Zulhas.
Kemudian Zulhas dalam pidatonya menyinggung soal amandemen UUD 1945. Ia menilai setelah sekian lama memang UUD 1945 perlu dievaluasi.
"Jadi setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau kemana, perlu dievaluasi," tuturnya.
Zulhas juga menyinggung soal adanya pihak yang menginginkan Indonesia cocok dengan demokrasi terpimpin. Namun menurutnya, sila keempat dalam Pancasila sudah menjelaskan soal arah demokrasi Indonesia.
"Jadi kalau mau kita ini memang demokrasi yang musyawarah, demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Nah hikmah itu ilmunya cukup, imannya kuat. Sehingga punya wisdom, punya kebijaksanaan," tuturnya.
"Jadi bukan terpimpin. Kalau di sila keempat itu kan demokrasi dimusyawarahkan," sambungnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan masing-masing ketua umum partai politik yang hadir juga sempat menyampaikan pandangan-pandangannya.
Baca Juga: Cerita Sebelum Zulkifli Hasan Diundang Ikut Rapat Koalisi Bersama Jokowi di Istana
"Habis itu saudara-saudara makan bakso deh. Makan bakso, udah selesai, udah pulang. Tapi apa pun itu saya diundang, tentu kehormatan bagi PAN," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
5 Sepatu Long Run Terbaik 2026, Nyaman untuk Latihan hingga Maraton
-
Mengulas Forest of Noise, Kesaksian Puitis dari Tengah Perang Gaza
-
Tayang 2027, Anime Bertema Musik Studio Cabana Buka Audisi Seiyu Utama Pria
-
IIF Genjot Pembiayaan Infrastruktur, Nilai Komitmen Baru Tembus Rp2,5 Triliun pada Semester I 2026
-
Aksi Copet di Tengah Zikir Monas: iPhone 13 Wartawan dan Dompet Jemaah Lenyap
-
Danantara Akui Banyak Masalah Luar Biasa Besar di BUMN, Janji Bereskan Utang Kereta Cepat
-
Satu Tahun Sekolah Rakyat, Ratusan Siswa Torehkan Prestasi
-
Taruna Bhakti Sekolah Rakyat Resmi Dimulai, Gus Ipul: Jadi Fondasi Bentuk Karakter Siswa
-
Apa Arti Kota Global Jika Betawi Kehilangan Akar? FBR Tagih Pergub Lembaga Adat ke Pramono
-
Danantara: Seluruh BUMN Properti Dalam Kondisi Tidak Baik, Akan Dikonsolidasikan