Suara.com - Korea Utara akan menggelar parade militer pada malam hari, yakni jenis parade militer yang pernah dilakukan pada masa lalu untuk memamerkan perangkat keras militer baru, termasuk rudal balistik besar.
Hal itu dilaporkan pada Kamis (9/9/2021) oleh media Korea Selatan dan media lain yang berfokus pada Korea Utara.
Kantor berita Korea Selatan Yonhap mengatakan parade militer tampaknya berlangsung di Pyongyang pada 9 September.
Sementara itu, publikasi online spesialis NK News mengutip beberapa sumber informasi yang mengatakan parade militer akan dimulai pada tengah malam waktu setempat pada 9 September yang adalah hari nasional Korea Utara.
Dalam sebuah cuitan di Twitter, NK News mengatakan warga terlihat pada larut malam sedang mempersiapkan parade di dekat Lapangan Kim Il Sung Pyongyang. NK News menyebutkan bahwa jalan-jalan ditutup dan tidak ada kendaraan biasa yang lewat.
Yonhap mengutip seorang sumber militer yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan: "Ada tanda-tanda bahwa Korea Utara melakukan parade militer di Pyongyang setelah tengah malam. Militer (Korea Selatan) sedang menganalisis tanda-tanda itu."
Pekan lalu, NK News dan 38 North -- organisasi yang memantau peristiwa di Korea Utara yang suka berahasia, mengatakan bahwa dalam citra satelit komersial telah terlihat pasukan (Korea Utara) yang bersiap untuk kemungkinan parade militer.
Pada Oktober 2020, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un meluncurkan rudal balistik antarbenua yang sebelumnya tidak terlihat dalam parade militer yang dilakukan sebelum fajar. Parade militer itu memamerkan rudal jarak jauh Korea Utara untuk pertama kalinya dalam dua tahun.
Parade militer malam hari lainnya telah diadakan pada Januari.
Baca Juga: Merasa Tertipu dan Hidup Menderita, Warga Jepang Tuntut Korea Utara
Pembicaraan yang bertujuan membujuk Korea Utara untuk menyerahkan senjata nuklir dan persenjataan rudal balistiknya telah terhenti dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan akan mengeksplorasi diplomasi untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara, tetapi tidak menunjukkan kesediaan dalam memenuhi tuntutan Korea Utara untuk pelonggaran sanksi. (Sumber: Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Merasa Tertipu dan Hidup Menderita, Warga Jepang Tuntut Korea Utara
-
Ketahuan Nonton Crash Landing On You, 8 Anak Muda Korea Utara Dihukum Penjara
-
Tonton dan Peragakan Adegan Drakor 'Crash Landing On You', 8 Pemuda Korea Utara Dihukum
-
Warga Korea Utara Dilaporkan Menculik Anak Orang Kaya Agar Bisa Makan
-
Korea Utara Tolak 3 Juta Dosis Vaksin China, Alasannya Negara Lain Lebih Butuh
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal