Suara.com - Pengurus serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) perempuan didorong agar sering melakukan dialog sosial dengan manajemen perusahaan tentang pentingnya membangun budaya zero tolerance for harassment. Dialog sosial sebaiknya dilakukan di lingkungan perusahaan guna terwujudnya kenyamanan bekerja bagi perempuan.
"Kalau perusahaan punya komitmen itu kan, orang gak berani melakukan kekerasan atau pelecehan seksual," ucap Menaker, Ida fauziyah, dalam Dialog Sosial dengan Pengurus Serikat Pekerja Perempuan di Balai K3 Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/10/2021).
Menaker Ida menyatakan, bentuk kekerasan atau pelecehan seksual ada verbal dan non-verbal. Keduanya tidak boleh terjadi atau menimpa pekerja, khususnya pekerja perempuan.
Menurutnya, inisiasi dialog sosial dengan manajemen perusahaan harus datang dari perempuan karena perempuan lebih memiliki kepekaan daripada laki-laki.
"Perempuan yang harus pro aktif dialog, memsosialisasikan ke kalangan pekerja dan perusahaan melalui forum-forum yang ada di perusahaan agar tidak boleh terjadi kekerasan, pelecehan," ujarnya.
Menurutnya, jika sering dilakukan sosialisasi maka ruang bagi siapa pun yang akan melakukan kekerasan atau pelecehan menjadi tertutup.
"Kita tidak menoleransi kekerasan atau pelecehan. Siapa pun pelakunya. Perempuan pun jika melakukan kekerasan, maka ia wajib diganjar hukuman yang sama," ucapnya.
Lebih luas, ia menyatakan bahwa sosialisasi antikekerasan atau pelecehan juga perlu dilakukan di luar tempat kerja, seperti keluarga dan lingkungan sosialnya.
"Teman-teman ini perlu memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Kemnaker Terus Berupaya Turunkan Angka Pengangguran, Ini Strateginya
Turut hadir dalam kesempatan ini Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri; Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang; Staf Khusus Menaker, Dita Indah Sari dan M. Reza Hafiz; Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi; dan Kepala Balai K3 Bandung, Muhammad Imran.
Berita Terkait
-
Dukung Penyaluran BSU Tepat Waktu, Bank Mandiri Optimalkan Jaringan di Wilayah
-
Pemda Didorong Tingkatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
Link Resmi BLT Subsidi Gaji, Cair ke Pekerja yang Terkena PHK
-
Cara Agar BLT BPJS Ketenagakerjaan Nasabah BCA Cepat Cair
-
3 Cara Cek Penerima BSU 2021, Sudah Tersalurkan ke 3,2 Juta Pekerja
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?