Suara.com - Komisi I DPR segera berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait dugaan situs resmi BIN dan sejumlah kementerian yang diretas. Terkait peristiwa pembobolan itu, Komisi I DPR juga meminta semuanya tidak panik.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh lantaran ingin memastikan kabar terkait dugaan peretasan itu benar atau tidak.
"Saya akan segera komunikasi dengan mitra kami BIN, sampai saat ini kami belum menerima informasi. Jadi betul atau tidaknya informasi itu kita harus cek," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/9/2021).
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi.
Ia mengatakan masih menunggu laporan resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkaitan dengan dugaan peretasan.
"Apakah ini nyata atau masih klaim sepihak. Karena info dugaan peretasan ini masih didalami oleh otoritas keamanan siber di Indonesia. Kami sampaikan terimakasih atas info ini pada Insikt, tapi sebagai negara berdaulat, tentu publik harus menunggu pernyataan resmi pemerintah.
Namun begitu, Bobby mengimbau agar masyarakat tidak panik atas kabar dugaan peretasan situs milik sejumlah kementerian dan BIN.
"Tidak perlu panik, kami di Parlemen masih yakin, instrumen negara dalam hal ini masih berfungsi dengan baik, BSSN, Kemenkominfo dan lembaga-lembaga yang disebutkan itu," ujar Bobby.
Ditangani BSSN
Baca Juga: Kaspersky: Mustang Panda Kumpulkan Data Politik-Ekonomi Intelijen
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate angkat suara soal peretas China diduga berhasil membobol 10 situs kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, salah satunya Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurutnya, hal yang berkaitan dengan serangan siber ditangani langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Yang terkait dengan serangan siber sebaiknya ke badan siber," kata Plate singkat saat dihubungi Suara.com, Senin (13/9/2021).
Lebih lanjut, pihaknya akan turut membantu sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Kominfo.
"Kominfo selalu akan ikut membantu sesuai tupoksi Kominfo," tambahnya.
Hacker China
Berita Terkait
-
Kaspersky: Mustang Panda Kumpulkan Data Politik-Ekonomi Intelijen
-
Situs Kementerian/Lembaga Dibobol Hacker China, BIN Hingga BSSN Diminta Turun Tangan
-
Terus Digenjot, BIN Sebar 58 Ribu Dosis Vakasinasi Covid-19 di 10 Provinsi
-
Peretas China Diduga Bobol Situs BIN dan Kementerian, Ahli: Peringatan Perbaiki Sistem
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi