Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP Baru, Wamenkum Janji Rampung Sebelum Akhir Desember

Suara.com - Pemerintah memastikan seluruh peraturan turunan untuk pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan sistem pidana baru akan rampung sebelum akhir Desember tahun ini. 

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, dalam Rapat Panja pembahasan RUU Penyesuaian Pidana bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Komitmen ini disampaikan menanggapi desakan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menyoroti sempitnya waktu persiapan implementasi norma-norma baru dalam sistem peradilan pidana.

Dalam rapat tersebut, Habiburokhman mengingatkan pemerintah bahwa masa transisi pengesahan menuju pemberlakuan aturan tergolong singkat. 

Ia meminta pemerintah bergerak cepat menyusun Peraturan Pemerintah (PP) agar undang-undang dapat langsung berlaku efektif tanpa kendala teknis.

"Saya hanya menitip yang terkait KUHAP, jangka waktu dari pengesahan ini kan singkat. Kita sudah antisipasi betul agar bisa langsung berlaku tanpa adanya perundang-undangan penyesuaian yang baru lagi. Tinggal Peraturan Pemerintah saja," ujar Habiburokhman dalam rapat.

Politisi Gerindra itu menginventarisir setidaknya ada 16 ketentuan yang mendelegasikan aturan lebih lanjut. Meski sebagian besar aturan delegatif sudah tersebar di institusi penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung, Habiburokhman menyoroti satu hal krusial yang belum memiliki payung hukum teknis, yakni mekanisme "denda damai".

"Satu hal saja yang masih tersisa menurut saya itu adalah denda damai. Maka kita berharap peraturan pemerintah terkait ini selesai sebelum 2 Januari," tegasnya.

Pemerintah Siapkan 3 Aturan Kunci

Baca Juga: KUHAP Baru Disahkan, Ahli Peringatkan 'Kekacauan Hukum' Januari 2026: 25 Aturan Pelaksana Belum Siap

Menanggapi hal tersebut, Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menjelaskan bahwa pemerintah telah menginventarisir 25 item dalam sistem pidana baru yang memerlukan peraturan pelaksana. Namun, Eddy meluruskan bahwa hal itu tidak berarti pemerintah harus menerbitkan 25 PP terpisah.

Pemerintah, menurut Eddy, menyederhanakannya menjadi tiga peraturan pelaksanaan utama yang saat ini progresnya sudah mencapai 80 persen.

"Kita hanya membutuhkan tiga peraturan pelaksanaan. Pertama, Peraturan Presiden (Perpres) terkait Sistem Peradilan Pidana berbasis Teknologi Informasi. Kedua, Peraturan Pemerintah terkait mekanisme Restorative Justice. Ketiga, peraturan pelaksanaan KUHAP yang menampung ketentuan umum, persis seperti PP Nomor 27 Tahun 1983," kata Eddy.

Target Rampung Akhir Desember

Eddy mengakui kebenaran sorotan Ketua Komisi III terkait materi yang belum memiliki aturan teknis. 

Ia menyebut ada dua materi yang sedang dikebut penyelesaiannya, yakni mengenai denda damai dan pengakuan bersalah (plea bargaining).