Kasus Covid-19 Masih Naik, Luhut Tegur Pemprov Jawa Tengah

Suara.com - Koordinator PPKM Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk berhati-hati karena kasus pandemi Covid-19 masih melonjak di beberapa Kabupaten.

Luhut mengatakan angka penambahan kasus positif dan kematian pasien Covid-19 masih tinggi di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Semarang.

"Perlu kewaspadaan kita semua sekali lagi, karena terdapat peningkatan kasus konfirmasi atau angka kematian di beberapa wilayah di Jawa Tengah seperti Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Semarang," kata Luhut dalam jumpa pers virtual, Senin (13/9/2021).

Luhut menyebut ketiga kabupaten ini menjadi daerah tersisa yang masih diberlakukan status PPKM Level 4, sementara Bali sudah turun ke level 3.

"Sehingga dari 11 kota/kabupaten level 4 pada minggu lalu, pada hari ini jumlahnya berkurang menjadi hanya 3 kota/kabupaten saja," jelasnya.

Dalam sepekan terakhir penambahan kasus positif Covid-19 menurun hingga 93,9 persen dari puncak lonjakan varian delta Juli lalu, khusus di Jawa-Bali turun hingga 96 persen dari titik puncaknya pada 15 Juli lalu. Jumlah kasus aktif atau pasien Covid-19 yang masih dalam perawatan saat ini sudah berada di angka 99.696 orang.

Meski sudah membaik, Luhut meminta masyarakat untuk tidak jemawa dengan keadaan yang semakin membaik ini, tetap menaati protokol kesehatan 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

"Ingat kemarin kita sudah kena covid varian alpha, sekarang kita menghadapi varian delta yang lebih dahsyat," tegasnya.

Pemerintah akan terus menerapkan PPKM berbasis level hingga situasi pandemi Covid-19 benar-benar mereda. Pada pekan ini Bali turun ke level 3, sehingga hanya tersisa 3 kabupaten/kota yang masih berstatus PPKM Level 4.

Baca Juga: Kekayaan Meningkat di Era Pandemi, Perubahan Koleksi Kendaraan Menteri Luhut Jadi Sorotan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marinves itu menyebut aturan detail dan daftar status PPKM daerah di Jawa Bali dapat dilihat dalam aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri.