Suara.com - Sistem lalu lintas ganjil genap tempat wisata diterapkan di daerah-daerah lokasi wisata selama perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali hingga 20 September 2021. Untuk informasi lebih lengkapnya, simak penjelasan sistem ganjil genap tempat wisata berikut.
Aturan Ganjil Genap Tempat Wisata
Tujuan ganjil genap tempat wisata ini untuk mengurangi jumlah kendaraan masuk ke lokasi wisata. Lokasi tempat wisata yang boleh buka berada di PPKM level 3.
Tentunya, pembukaan tempat wisata tersebut diberlakukan penerapan protokol kesehatan ketat dan pengunjung wajib scan barcode PeduliLindungi.
Sehingga dapat mencegah kerumunan pengunjung. Hal ini merupakan tindak lanjut dari langkah pencegahan dan meminimalisir kasus covid-19. Sistem ini merupakan salah satu solusi dari pemerintah agar masyarakat tetap bisa berwisata tapi dengan waspada terhadap covid-19 dan protokol kesehatan yang ketat.
"Jadi supaya jangan seperti yang terjadi di kasus Pangandaran di minggu yang lalu, di mana jumlah pengunjung luar biasa banyaknya," ujar Luhut Binsar Pandjaitan saat mengumumkan perpanjangan PPKM melalui siaran pers virtual.
Menurut Luhut ada tiga kunci utama supaya kita bisa hidup bersama Covid-19 yaitu cakupan vaksinasi, pelaksanaan pemeriksaan (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) serta protokol kesehatan.
Jika capaian vaksinasi masih rendah, maka tiga strategi utama tersebut akan ditambahkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat seperti implementasi PPKM yang ada saat ini.
Jadwal Berlaku Ganjil Genap Tempat Wisata
Baca Juga: PPKM Diperpanjang Terus Tiap Seminggu Sekali, Warga Jakarta: Jujur Kami Bosan!
Sistem lalu lintas ganjil genap tempat wisata diberlakukan mulai Jumat-Minggu dari pukul 12.00 sampai 18.00 waktu setempat. Pemilihan hari Jumat hingga Minggu tentunya untuk mencegah kerumunan orang yang ingin berlibur.
Luhut menyampaikan, “Penerapan ganjil-genap akan diberlakukan pada daerah-daerah tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 siang sampai dengann Minggu pukul 18.00”.
Sanksi Pelanggar Ganjil Genap Tempat Wisata
Sanksi yang akan diberikan pelanggar ganjil genap tempat wisata masih berupa penindakan berupa tilang. Akan tetapi, ini masih akan terus dikanji kembali.
Saat ini, penindakan berupa putar balik dan tilang akan menjadi kebijakan yang diterapkan di delapan ruas jalan Jakarta untuk pemberlakuan sistem ganjil genap.
Nantinya setelah dikaji, ada kemungkinan tindakan putar balik diberlakukan hanya kepada kendaraan yang masih berada di mulut jalan atau pintu masuk kawasan tempat wisata. Sementara kendaraan yang sudah terlanjur berada di tengah-tengah kawasan wisata akan kena tilang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak