Bioskop di Jakarta Kembali Dibuka, Pengelola CGV: Antusiasme Pengunjung Lumayan Oke

Terkait protokol kesehatan di tengah masa pandemi Covid-19, Nathan mengaku tetap mawas diri. Untuk itu, ketika berada di tempat umum, sebisa mungkin Nathan tetap melakukan proteksi dini dengan tetap menjaga jarak hingga rajin mencuci tangan.

"Kalau saya intinya tetap jaga prokes di mana saja, karena, virus ini memang tetap berbahaya," pungkas dia.

Pantauan Suara.com, setiap pengunjung yang hendak menonton film di Bioskop CGV Grand Indonesia wajib memindai barcode melalui apliaksi PeduliLindungi. Selain itu, pihak pengelola CGV juga belum membuka layanan food and beverages alias gerai makanan dan minuman.

Sebelumnya, Koordinator PPKM Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan setiap orang yang ingin menonton di bioskop harus sudah divaksin yang dibuktikan dengan aplikasi Pedulilindungi.

"Dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi serta penerapan Protokol Kesehatan yang ketat. Hanya yang kategori Hijaulah yang dapat memasuki area bioskop," kata Luhut dalam jumpa pers virtual, Senin (13/9/2021).

Dia menegaskan pembukaan bioskop bisa dilakukan dengan kapasitas maksimal 50 persen di kota-kota dengan status PPKM level 3 dan level 2.

Meski sudah banyak pelonggaran, Luhut meminta masyarakat untuk tidak jemawa dengan keadaan yang semakin membaik ini, tetap menaati protokol kesehatan 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

"Ingat kemarin kita sudah kena covid varian alpha, sekarang kita menghadapi varian delta yang lebih dahsyat, " tegasnya.

Pemerintah akan terus menerapkan PPKM berbasis level hingga situasi pandemi Covid-19 benar-benar mereda.

Baca Juga: Bioskop di Jakarta Kembali Buka, Pengunjung: Semoga Bisa Mengobati Kerinduan

Pada pekan ini Bali turun ke level 3, sehingga hanya tersisa 3 kabupaten/kota yang masih berstatus PPKM Level 4.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) itu menyebut aturan detail dan daftar status PPKM daerah di Jawa Bali dapat dilihat dalam aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri.