Suara.com - Pemerintahan Taliban di Afghanistan berupaya membuka lagi sekolah menengah atas (SMA) bagi perempuan, kalangan yang selama ini belum mendapat kesempatan kembali ke sekolah di antara murid-murid laki-laki dan perempuan.
Namun, juru bicara Taliban yang berbicara pada Selasa tidak menyebutkan kerangka waktu soal pembukaan SMA bagi perempuan.
Taliban menyatakan pihaknya sudah berubah setelah menjalankan pemerintahan selama 1996-2001.
Pada masa-masa itu, kelompok tersebut melarang perempuan keluar rumah tanpa didampingi kerabat pria. Perempuan juga tidak diperbolehkan bersekolah.
Pernyataan Taliban soal membuka kembali SMA bagi perempuan mengundang keraguan berbagai pihak.
Pasalnya, kelompok itu pekan lalu menyatakan bahwa mereka akan mengupayakan murid-murid SMA laki-laki bisa bersekolah lagi.
Taliban tidak menyebut-nyebut soal kesempatan yang sama bagai murid perempuan.
"Menyangkut sekolah (untuk perempuan), Kementerian Pendidikan sedang berusaha keras untuk menyediakan sekolah menengah atas bagi perempuan sesegera mungkin, prosedurnya sedang bergulir, dan diharapkan akan selesai, Insya Allah," kata juru bicara Taliban Zabitullah Mujahid kepada para wartawan saat konferensi pers di Kabul.
Anak-anak perempuan tingkat sekolah dasar sudah kembali mengikuti pelajaran di kelas.
Baca Juga: Klaim Taliban: Di Afghanistan Tak Ada Al Qaida Maupun ISIS
Kelas-kelas mereka dilengkapi pembatas untuk memisahkan murid laki-laki dan perempuan.
Taliban juga mengumumkan bahwa beberapa penjabat wakil menteri sudah ditunjuk. Tidak ada di antara mereka yang perempuan.
Organisasi internasional nonpemerintah, Amnesty International, pada Selasa menerbitkan penjelasan menyangkut kemerosotan kondisi hak asasi manusia sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan.
Amnesty International mengatakan hak-hak perempuan di negara itu terancam dan bahwa aksi protes terhadap masalah tersebut mendapat tekanan keras.
Mujahid mengatakan saat konferensi pers bahwa "upaya sedang dijalankan" --menyangkut larangan bagi perempuan untuk bekerja.
Ia tidak memberikan keterangan rinci soal itu.
Berita Terkait
-
Klaim Taliban: Di Afghanistan Tak Ada Al Qaida Maupun ISIS
-
Unjuk Rasa Pencari Suaka Afghanistan di DPR Ricuh
-
Pakistan Minta Dunia Buka Blokir Aset Miliaran Dolar Milik Afghanistan
-
Minta Dipindah ke Negara Lain, Pengungsi Afghanistan Demo di Kantor Gubsu
-
Pengalaman Mengerikan Melahirkan di Bawah Kekuasaan Taliban
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas