Suara.com - Pemerintahan Taliban di Afghanistan berupaya membuka lagi sekolah menengah atas (SMA) bagi perempuan, kalangan yang selama ini belum mendapat kesempatan kembali ke sekolah di antara murid-murid laki-laki dan perempuan.
Namun, juru bicara Taliban yang berbicara pada Selasa tidak menyebutkan kerangka waktu soal pembukaan SMA bagi perempuan.
Taliban menyatakan pihaknya sudah berubah setelah menjalankan pemerintahan selama 1996-2001.
Pada masa-masa itu, kelompok tersebut melarang perempuan keluar rumah tanpa didampingi kerabat pria. Perempuan juga tidak diperbolehkan bersekolah.
Pernyataan Taliban soal membuka kembali SMA bagi perempuan mengundang keraguan berbagai pihak.
Pasalnya, kelompok itu pekan lalu menyatakan bahwa mereka akan mengupayakan murid-murid SMA laki-laki bisa bersekolah lagi.
Taliban tidak menyebut-nyebut soal kesempatan yang sama bagai murid perempuan.
"Menyangkut sekolah (untuk perempuan), Kementerian Pendidikan sedang berusaha keras untuk menyediakan sekolah menengah atas bagi perempuan sesegera mungkin, prosedurnya sedang bergulir, dan diharapkan akan selesai, Insya Allah," kata juru bicara Taliban Zabitullah Mujahid kepada para wartawan saat konferensi pers di Kabul.
Anak-anak perempuan tingkat sekolah dasar sudah kembali mengikuti pelajaran di kelas.
Baca Juga: Klaim Taliban: Di Afghanistan Tak Ada Al Qaida Maupun ISIS
Kelas-kelas mereka dilengkapi pembatas untuk memisahkan murid laki-laki dan perempuan.
Taliban juga mengumumkan bahwa beberapa penjabat wakil menteri sudah ditunjuk. Tidak ada di antara mereka yang perempuan.
Organisasi internasional nonpemerintah, Amnesty International, pada Selasa menerbitkan penjelasan menyangkut kemerosotan kondisi hak asasi manusia sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan.
Amnesty International mengatakan hak-hak perempuan di negara itu terancam dan bahwa aksi protes terhadap masalah tersebut mendapat tekanan keras.
Mujahid mengatakan saat konferensi pers bahwa "upaya sedang dijalankan" --menyangkut larangan bagi perempuan untuk bekerja.
Ia tidak memberikan keterangan rinci soal itu.
Berita Terkait
-
Klaim Taliban: Di Afghanistan Tak Ada Al Qaida Maupun ISIS
-
Unjuk Rasa Pencari Suaka Afghanistan di DPR Ricuh
-
Pakistan Minta Dunia Buka Blokir Aset Miliaran Dolar Milik Afghanistan
-
Minta Dipindah ke Negara Lain, Pengungsi Afghanistan Demo di Kantor Gubsu
-
Pengalaman Mengerikan Melahirkan di Bawah Kekuasaan Taliban
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah