Suara.com - Satgas Nemangkawi menangkap oknum pegawai aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Papua, berinisial ES. Dia ditangkap lantaran diduga memasok senjata api kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan ES ditangkap saat tengah mengemudikan truk berplat merah di Jalur 1 Bawah Kompleks Ambruk Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Rabu (22/9) sekitar pukul 13.34 WIT.
"Tim OPS Nemangkawi memeriksa keberadaan truk tersebut, ditemukan, sekelompok orang dengan barang bukti didalam bak truk dan langsung diamankan bersama dengan sopir truk yang merupakan oknum ASN Pemkab Yahukimo berinisial ES," kata Kamal kepada wartawan, Kamis (23/9/2021).
Setelah menangkap dan memeriksa ES, Satgas Nemangkawi selanjutnya melakukan penggeledahan ke kediamannya di Kompleks Perumahan Sosial, Distrik Dekai.
Berdasar hasil penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti yang di antaranya; 26 butir amunisi tajam 5,65 mm, 8 butir amunisi 38 SPC, 1 magazine M-16, 1 pasang pakaian loreng Komite Nasional Papua Barat (KNPB), 2 parang, 2 kapak, 1 sabit, 1 badik; 1 sangkur; 1 besi tajam, 1 palu, dan lain-lain.
Kamal mengemukakan, penangkapan terhadap ASN terkait dugaan keterlibatan dengan KKB Papua bukan kali ini saja terjadi. Pada 27 Agustus 2021 Satgas Nemangkawi juga mengamankan oknum ASN Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang juga merupakan Camat atau Kepala Distrik berinisial EB. Dia ditangkap bersama 15 orang lainya yang diduga merupakan simpatisan KNPB dan KKB wilayah Yahukimo.
"Dari 15 orang tersebut, Tim OPS Nemangkawi berhasil mengungkap lima di antaranya yang merupakan DPO (daftar pencarian orang) Polres Yahukimo atas serangkaian pembunuhan sadis di Kabupaten Yahukimo beberapa waktu lalu yang mengakibatkan masyarakat sipil dan Anggota Polri Maupun TNI meninggal dunia," beber Kamal.
Pejabat Tinggi Biayai KKB
Anggota Komisi I DPR RI fraksi Golkar Dave Laksono sebelumnya mengungkap adanya dugaan pejabat-pejabat tinggi di daerah yang membiayai gerakan KKB di Papua. Selain dana, para pejabat ini disebut turut mempersenjatai kelompok tersebut.
Baca Juga: Tewas Dianiaya Teroris KKB Papua, Nakes Gabriella Dievakuasi dari Kiwirok
"Akan tetapi sekarang ini yang sudah ada di media massa dan juga laporan dibahas di komisi, banyak juga pejabat-pejabat yang cukup tinggi di daerah daerah tingkat 1 tingkat 2, itu membiayai gerakan-gerakan teroris ini," kata Dave dalam diskusi bertajuk 'Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Para pejabat itu kata Dave, memberikan uang, senjata bahkan hingga menyediakan pelatih-pelatih untuk personel KKB melakukan penyerangan.
Ia mengatakan, tujuan para pejabat melakukan hal tersebut dilakukan dengan berbagai macam alasan. Misalnya, agar para kelompok separatis tidak menggangu kebijakan hingga kewenangan Pimpinan Daerah.
"Sehingga ada alasan untuk membangun baru, yang jelas mereka itu sekarang ini tenggarai, bahwa mereka juga bagian dari permasalahan, bukan bagian dari solusi," tuturnya.
Atas hal itu, Dave menilai TNI - Polri dan BIN harus melakukan pemantauan. Dia juga meminta para pejabat yang terbukti terlibat dalam gerakan KKB diproses secara hukum.
"Untuk memantau hal tersebut, mengumpulkan data, sehingga lebih cepat untuk bisa diproses secara hukum, jadi yang memang terbukti terlibat ya bisa segera langsung diproses," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan
-
Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay