Suara.com - Satgas Nemangkawi menangkap oknum pegawai aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Papua, berinisial ES. Dia ditangkap lantaran diduga memasok senjata api kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan ES ditangkap saat tengah mengemudikan truk berplat merah di Jalur 1 Bawah Kompleks Ambruk Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Rabu (22/9) sekitar pukul 13.34 WIT.
"Tim OPS Nemangkawi memeriksa keberadaan truk tersebut, ditemukan, sekelompok orang dengan barang bukti didalam bak truk dan langsung diamankan bersama dengan sopir truk yang merupakan oknum ASN Pemkab Yahukimo berinisial ES," kata Kamal kepada wartawan, Kamis (23/9/2021).
Setelah menangkap dan memeriksa ES, Satgas Nemangkawi selanjutnya melakukan penggeledahan ke kediamannya di Kompleks Perumahan Sosial, Distrik Dekai.
Berdasar hasil penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti yang di antaranya; 26 butir amunisi tajam 5,65 mm, 8 butir amunisi 38 SPC, 1 magazine M-16, 1 pasang pakaian loreng Komite Nasional Papua Barat (KNPB), 2 parang, 2 kapak, 1 sabit, 1 badik; 1 sangkur; 1 besi tajam, 1 palu, dan lain-lain.
Kamal mengemukakan, penangkapan terhadap ASN terkait dugaan keterlibatan dengan KKB Papua bukan kali ini saja terjadi. Pada 27 Agustus 2021 Satgas Nemangkawi juga mengamankan oknum ASN Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang juga merupakan Camat atau Kepala Distrik berinisial EB. Dia ditangkap bersama 15 orang lainya yang diduga merupakan simpatisan KNPB dan KKB wilayah Yahukimo.
"Dari 15 orang tersebut, Tim OPS Nemangkawi berhasil mengungkap lima di antaranya yang merupakan DPO (daftar pencarian orang) Polres Yahukimo atas serangkaian pembunuhan sadis di Kabupaten Yahukimo beberapa waktu lalu yang mengakibatkan masyarakat sipil dan Anggota Polri Maupun TNI meninggal dunia," beber Kamal.
Pejabat Tinggi Biayai KKB
Anggota Komisi I DPR RI fraksi Golkar Dave Laksono sebelumnya mengungkap adanya dugaan pejabat-pejabat tinggi di daerah yang membiayai gerakan KKB di Papua. Selain dana, para pejabat ini disebut turut mempersenjatai kelompok tersebut.
Baca Juga: Tewas Dianiaya Teroris KKB Papua, Nakes Gabriella Dievakuasi dari Kiwirok
"Akan tetapi sekarang ini yang sudah ada di media massa dan juga laporan dibahas di komisi, banyak juga pejabat-pejabat yang cukup tinggi di daerah daerah tingkat 1 tingkat 2, itu membiayai gerakan-gerakan teroris ini," kata Dave dalam diskusi bertajuk 'Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Para pejabat itu kata Dave, memberikan uang, senjata bahkan hingga menyediakan pelatih-pelatih untuk personel KKB melakukan penyerangan.
Ia mengatakan, tujuan para pejabat melakukan hal tersebut dilakukan dengan berbagai macam alasan. Misalnya, agar para kelompok separatis tidak menggangu kebijakan hingga kewenangan Pimpinan Daerah.
"Sehingga ada alasan untuk membangun baru, yang jelas mereka itu sekarang ini tenggarai, bahwa mereka juga bagian dari permasalahan, bukan bagian dari solusi," tuturnya.
Atas hal itu, Dave menilai TNI - Polri dan BIN harus melakukan pemantauan. Dia juga meminta para pejabat yang terbukti terlibat dalam gerakan KKB diproses secara hukum.
"Untuk memantau hal tersebut, mengumpulkan data, sehingga lebih cepat untuk bisa diproses secara hukum, jadi yang memang terbukti terlibat ya bisa segera langsung diproses," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus
-
Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba