Suara.com - Satgas Nemangkawi menangkap oknum pegawai aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Papua, berinisial ES. Dia ditangkap lantaran diduga memasok senjata api kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan ES ditangkap saat tengah mengemudikan truk berplat merah di Jalur 1 Bawah Kompleks Ambruk Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Rabu (22/9) sekitar pukul 13.34 WIT.
"Tim OPS Nemangkawi memeriksa keberadaan truk tersebut, ditemukan, sekelompok orang dengan barang bukti didalam bak truk dan langsung diamankan bersama dengan sopir truk yang merupakan oknum ASN Pemkab Yahukimo berinisial ES," kata Kamal kepada wartawan, Kamis (23/9/2021).
Setelah menangkap dan memeriksa ES, Satgas Nemangkawi selanjutnya melakukan penggeledahan ke kediamannya di Kompleks Perumahan Sosial, Distrik Dekai.
Berdasar hasil penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti yang di antaranya; 26 butir amunisi tajam 5,65 mm, 8 butir amunisi 38 SPC, 1 magazine M-16, 1 pasang pakaian loreng Komite Nasional Papua Barat (KNPB), 2 parang, 2 kapak, 1 sabit, 1 badik; 1 sangkur; 1 besi tajam, 1 palu, dan lain-lain.
Kamal mengemukakan, penangkapan terhadap ASN terkait dugaan keterlibatan dengan KKB Papua bukan kali ini saja terjadi. Pada 27 Agustus 2021 Satgas Nemangkawi juga mengamankan oknum ASN Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang juga merupakan Camat atau Kepala Distrik berinisial EB. Dia ditangkap bersama 15 orang lainya yang diduga merupakan simpatisan KNPB dan KKB wilayah Yahukimo.
"Dari 15 orang tersebut, Tim OPS Nemangkawi berhasil mengungkap lima di antaranya yang merupakan DPO (daftar pencarian orang) Polres Yahukimo atas serangkaian pembunuhan sadis di Kabupaten Yahukimo beberapa waktu lalu yang mengakibatkan masyarakat sipil dan Anggota Polri Maupun TNI meninggal dunia," beber Kamal.
Pejabat Tinggi Biayai KKB
Anggota Komisi I DPR RI fraksi Golkar Dave Laksono sebelumnya mengungkap adanya dugaan pejabat-pejabat tinggi di daerah yang membiayai gerakan KKB di Papua. Selain dana, para pejabat ini disebut turut mempersenjatai kelompok tersebut.
Baca Juga: Tewas Dianiaya Teroris KKB Papua, Nakes Gabriella Dievakuasi dari Kiwirok
"Akan tetapi sekarang ini yang sudah ada di media massa dan juga laporan dibahas di komisi, banyak juga pejabat-pejabat yang cukup tinggi di daerah daerah tingkat 1 tingkat 2, itu membiayai gerakan-gerakan teroris ini," kata Dave dalam diskusi bertajuk 'Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Para pejabat itu kata Dave, memberikan uang, senjata bahkan hingga menyediakan pelatih-pelatih untuk personel KKB melakukan penyerangan.
Ia mengatakan, tujuan para pejabat melakukan hal tersebut dilakukan dengan berbagai macam alasan. Misalnya, agar para kelompok separatis tidak menggangu kebijakan hingga kewenangan Pimpinan Daerah.
"Sehingga ada alasan untuk membangun baru, yang jelas mereka itu sekarang ini tenggarai, bahwa mereka juga bagian dari permasalahan, bukan bagian dari solusi," tuturnya.
Atas hal itu, Dave menilai TNI - Polri dan BIN harus melakukan pemantauan. Dia juga meminta para pejabat yang terbukti terlibat dalam gerakan KKB diproses secara hukum.
"Untuk memantau hal tersebut, mengumpulkan data, sehingga lebih cepat untuk bisa diproses secara hukum, jadi yang memang terbukti terlibat ya bisa segera langsung diproses," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
Terkini
-
HUT ke-80 TNI Mau Dievaluasi Imbas Renggut 2 Nyawa Prajurit, Bakal Ada Investigasi?
-
Reformasi Hukum Era Prabowo: Muncul Usulan Sistem 2 Lapis Agar Polri-Kejaksaan Saling Jaga, Apa Itu?
-
Jabatan Mentereng Halim Kalla: Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka Korupsi PLTU
-
Ahli di Sidang Praperadilan Nadiem Makarim: Kerugian Keuangan Negara Saja Belum Tentu Korupsi
-
Eks Bendahara Amphuri Diperiksa KPK, Bantah Ikut Campur Soal Kuota Haji
-
Janji Pemerintah Bantu Renovasi Sebagian Ponpes Tua dan Rawan, Cak Imin: Tapi Anggaran Kita Terbatas
-
Kasus Erika Carlina Naik ke Penyidikan, DJ Panda Dipanggil Polisi Pekan Depan!
-
Mau Kucurkan Dana Triliunan ke Bank Jakarta, Menkeu Purbaya: Jangan Sampai Saya Kasih Duit Panik
-
Cak Imin: Semua Pembangunan Pesantren Tanpa Izin Harus Dihentikan Sementara
-
Pemda Berperan Penting Dukung Produktivitas Nasional, Tegas Mendagri