Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ternyata sudah memenuhi permintaan Gubernur Anies Baswedan untuk melakukan vaksinasi kepada para pencari suaka. Program ini bahkan sudah dimulai sejak September 2021 lalu.
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan di Jakarta saat ini ada sekitar 7.000 orang pencari suaka. Jika memungkinkan, ia ingin mereka semua mendapatkan vaksin.
"Vaksin bagi pencari suaka sudah dilakukan, sudah dilakukan di awal September. Di Jakarta mungkin ada 7.000-an diperkirakan," ujar Dwi saat dikonfirmasi, Minggu (26/9/2021).
Stok vaksin untuk para pencari suaka ini, kata Dwi, dikirimkan oleh Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Setelah itu pemerintah pusat menyalurkan vaksin tersebut ke Jakarta.
"Ada alokasi dari PBB yang diberikan dari pemerintah pusat kepada kami untuk diberikan lagi kepada pencari suaka," katanya.
Dalam melakukan vaksinasi, pencari suaka tidak bisa begitu saja menerima suntikan. Pemprov DKI harus akan melakukan pendataan terlebih dahulu untuk memverifikasi pencari suaka itu.
"Modelnya penyuntikan vaksinasinya bertahap, tidak rutin tergantung pendataan dan verifikasi data yang dilakukan tim UNHCR dan IOM," kata Dwi.
Bahkan proses pendataan dan verifikasi itu bisa berlangsung hingga 2 bulan lamanya. Namun, sejauh ini sudah ada sekitar 350 pencari suaka yang sudah terverifikasi dan mendapatkan vaksin.
"Berikutnya tergantung kesiapan hasil validasi dan verifikasi oleh UNHCR and IOM, kemudian baru dijadwalkan di tempat dan tanggal tertentu," pungkasnya.
Baca Juga: Tuding Anies Baswedan Pembohong, Giring Disebut Ingin Naikkan Popularitas
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan keinginannya untuk memvaksinasi pada Warga Negara Asing (WNA) pencari suaka di ibu kota. Ia pun sudah mengirim surat ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait hal ini.
Permintaan ini disampaikan Anies lewat surat bernomor 297/-1.772.1 yang dikirimkan Anies ke Menkes Budi pada 12 Juli 2021 lalu.
Alasan Anies menyampaikan permintaan ini karena pihaknya menemukan WNA yang tidak bisa mengukuti program vaksin gotong royong. Padahal, mereka juga termasuk rentan terhadap penularan Covid-19.
"Dalam keseharian, mereka tinggal dan beraktivitas bersama warga Indonesia lainnya, serta relatif kesulitan menerapkan prokes secara ketat dan isolasi mandiri," ujar Anies dalam surat itu, dikutip Senin (9/8/2021).
Karena itu, ia menilai perlu ada pemberian vaksinasi bagi mereka. Sebab tak hanya melindungi para WNA itu sendiri, tapi juga warga sekitar.
"Sehingga, mereka juga perlu mendapatkan perlindungan," jelasnya.
Berita Terkait
-
Studi: Penderita Delirium Berisiko Terinfeksi Virus Corona Covid-19 Parah
-
Vaksinasi COVID-19 Massal di Sleman Mulai Digencarkan Untuk Penyandang Disabilitas
-
Fasilitasi Masyarakat Muaragembong dan Sekitarnya, Polres akan Vaksinasi Malam
-
Ke Pondok Pesantren Buntet, Ahmad Muzani Saksikan Pelaksanaan Vaksinasi bagi Warga
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Sisi Gelap Kafe dan Restoran Mewah di Gaza
-
4 Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Aplikasi, Simple Bisa Periksa Lewat HP
-
Wabah Hantavirus Serang Kapal Pesiar MV Hondius di Atlantik, 3 Penumpang Dilaporkan Tewas
-
CSIS Soroti 5 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Dinilai Tanda Ketidakstabilan
-
Pergerakan Pesawat Militer AS Meningkat ke Timur Tengah, Sinyal Eskalasi Konflik?
-
Ancaman Keras Parlemen Iran ke Donald Trump, Intervensi Selat Hormuz Pelanggaran Gencatan Senjata
-
KPK Panggil Lagi Eks Staf Ahli Budi Karya Sumadi dalam Kasus DJKA
-
Siswa SMKN Samarinda Meninggal Diduga karena Sepatu Kekecilan, Menteri PPPA Minta Evaluasi Bansos
-
AS Luncurkan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz, Klaim Jamin Stabilitas Pasokan Minyak Mentah
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Eks Wakil Ketua PN Depok di Kasus Suap Lahan