Suara.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah akan melakukan tes Covid-19 secara acak setiap bulannya, kepada warga sekolah untuk mengevaluasi proses pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
Budi mengatakan, ada perubahan strategi pengendalian pandemi di sekolah dengan cara pelacakan melalui cara tes Covid-19 rutin minimal sebulan sekali, bukan lagi tes saat ada gejala Covid-19.
"Strateginya akan kita ubah, ini juga dilakukan di China. Jadi yang tadinya surveilansnya passive case finding menjadi active case finding," kata Budi dalam jumpa pers virtual, Senin (27/9/2021).
Dia merinci, nantinya 10 persen dari total sekolah yang menggelar tatap muka di satu daerah akan dipilih sebagai sampel per kecamatan, kemudian di tiap sekolah ada dipilih 30 siswa dan tiga tenaga pendidik untuk di tes swab PCR.
"Ini biayanya sudah kita hitung, 520 ribu sekolah dan 73 juta orang kita akan lakukan testing sekitar 1,7 juta per bulan, atau sekitar Rp 30 ribu per hari, sangat make sense," jelasnya.
Nantinya jika ditemukan ada kasus positif Covid-19 di sekolah dengan test positivity rate di bawah 1 persen akan dilakukan tracing terhadap kontak erat dan wajib karantina, namun sekolah tetap dibuka untuk yang tidak termasuk kontak erat.
Jika test positivity rate sekolahnya di antara 1-5 persen maka seluruh rombongan belajarnya harus dites dan karantina, namun sekolah tetap dibuka untuk yang tidak termasuk kontak erat.
Tetapi, jika test positivity rate sekolahnya di atas 5 persen maka semua anggota sekolah harus dites dan karantina, sekolah wajib ditutup dan PTM Terbatas dihentikan sementara.
"Sekolahnya online dulu selama 14 hari, sambil kita bersihkan, protokol kesehatannya diperbaiki, baru kita masukkan lagi, kalau outbreak kita kuncinya satu sekolah saja, tidak usah semua sekolah ditutup, sekolah lain tetap bisa jalan," tegasnya.
Baca Juga: Antisipasi Klaster PTM, Ganjar Minta Percepat Vaksinasi Remaja
Budi menyebut jika sekolah terus menerus ditutup maka akan lebih banyak kerugian yang dirasakan seperti penurunan indeks pembangunan manusia karena terhambat oleh pembelajaran jarak jauh atau sekolah online.
"Kita harus mulai pendidikan tatap muka ini karena long term disbenefit kalau kita tunda, makanya kita fokus sekali melakukan advance surveilans untuk PTM ini," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung