Suara.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah kini tengah mempersiapkan skema vaksinasi ketiga atau booster secara gratis dan berbayar.
Airlangga mengatakan, vaksinasi booster dirasa perlu untuk mengantisipasi pandemi Covid-19 kembali melonjak karena varian baru.
"Bapak Presiden memberikan arahan terkait dengan vaksinasi booster yang diharapkan bisa diselesaikan dalam minggu depan," kata Airlangga dalam jumpa pers, Senin (27/9/2021).
Dia merinci vaksin booster gratis nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kebutuhannya adalah dengan populasi 87,4 juta jiwa. Kebutuhannya. 97,1 juta dosis, kemudian juga untuk yang usia 12 tahun ada 4,4 juta orang, kebutuhannya 9,9 juta dosis," ucapnya.
Selain itu terdapat juga 27,2 juta orang yang akan didanai APBD dengan total vaksin yang disediakan sebanyak 137,2 juta dosis.
"Sedangkan sisanya nanti akan didorong melalui vaksin berbayar, dari segi harga vaksin dan yang lain akan dimatangkan kembali dan ini diperkirakan untuk 93,7 juta jiwa," ungkap Airlangga.
Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa-Bali ini menegaskan pemerintah masih akan menghitung biaya dari kedua skema vaksinasi booster tersebut.
"Ini Bapak Presiden memberi arahan bahwa ini akan dikalkulasi secara lebih detail, tentunya ini diperlukan untuk menahan terhadap apabila ada gelombang ketiga, ini akan diperhitungkan sesuai dengan masyarakat yang divaksin," jelas Airlangga.
Baca Juga: Waduh! Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Sambas Terkendala Stok
Diketahui, per 27 September 2021, Indonesia telah menyuntikkan 87,742,907 dosis (42.13 persen) vaksin pertama dan 49,198,111 dosis (23.62 persen) vaksin kedua kepada masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara total sasaran vaksin adalah 208.265.720 atau 70 persen warga Indonesia yang ditargetkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus selesai dalam waktu satu tahun untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
Berita Terkait
-
Waduh! Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Sambas Terkendala Stok
-
Korea Selatan Akhirnya Bolehkan Anak dan Remaja Disuntik Vaksin COVID-19, Ini Alasannya
-
Jogja Ingin Tuntaskan Vaksinasi Wilayah: Bisa Tekan Angka Kematian Akibat Covid-19
-
Cegah Kematian, Dokter Minta Pasien Jantung untuk Lakukan Vaksinasi COVID-19
-
Kisah Penyesalan Pasien COVID-19, Dulu Tolak Vaksinasi Sekarang Dirawat di ICU
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI