Suara.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah kini tengah mempersiapkan skema vaksinasi ketiga atau booster secara gratis dan berbayar.
Airlangga mengatakan, vaksinasi booster dirasa perlu untuk mengantisipasi pandemi Covid-19 kembali melonjak karena varian baru.
"Bapak Presiden memberikan arahan terkait dengan vaksinasi booster yang diharapkan bisa diselesaikan dalam minggu depan," kata Airlangga dalam jumpa pers, Senin (27/9/2021).
Dia merinci vaksin booster gratis nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kebutuhannya adalah dengan populasi 87,4 juta jiwa. Kebutuhannya. 97,1 juta dosis, kemudian juga untuk yang usia 12 tahun ada 4,4 juta orang, kebutuhannya 9,9 juta dosis," ucapnya.
Selain itu terdapat juga 27,2 juta orang yang akan didanai APBD dengan total vaksin yang disediakan sebanyak 137,2 juta dosis.
"Sedangkan sisanya nanti akan didorong melalui vaksin berbayar, dari segi harga vaksin dan yang lain akan dimatangkan kembali dan ini diperkirakan untuk 93,7 juta jiwa," ungkap Airlangga.
Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa-Bali ini menegaskan pemerintah masih akan menghitung biaya dari kedua skema vaksinasi booster tersebut.
"Ini Bapak Presiden memberi arahan bahwa ini akan dikalkulasi secara lebih detail, tentunya ini diperlukan untuk menahan terhadap apabila ada gelombang ketiga, ini akan diperhitungkan sesuai dengan masyarakat yang divaksin," jelas Airlangga.
Baca Juga: Waduh! Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Sambas Terkendala Stok
Diketahui, per 27 September 2021, Indonesia telah menyuntikkan 87,742,907 dosis (42.13 persen) vaksin pertama dan 49,198,111 dosis (23.62 persen) vaksin kedua kepada masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara total sasaran vaksin adalah 208.265.720 atau 70 persen warga Indonesia yang ditargetkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus selesai dalam waktu satu tahun untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
Berita Terkait
-
Waduh! Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Sambas Terkendala Stok
-
Korea Selatan Akhirnya Bolehkan Anak dan Remaja Disuntik Vaksin COVID-19, Ini Alasannya
-
Jogja Ingin Tuntaskan Vaksinasi Wilayah: Bisa Tekan Angka Kematian Akibat Covid-19
-
Cegah Kematian, Dokter Minta Pasien Jantung untuk Lakukan Vaksinasi COVID-19
-
Kisah Penyesalan Pasien COVID-19, Dulu Tolak Vaksinasi Sekarang Dirawat di ICU
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- 3 Rekomendasi Mobil Keluarga 9 Seater: Kabin Lega, Irit BBM, Harga Mulai Rp63 Juta
Pilihan
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
Terkini
-
Menteri Imigrasi di FLOII Expo 2025: Saatnya Tanaman Hias Indonesia Tembus Dunia!
-
KPK Lanjutkan Operasi 'Memiskinkan' Nurhadi, Hasil Panen Rp1,6 Miliar Disita
-
Mensos Gus Ipul Pastikan BLT Cair Utuh Rp300 Ribu, Tak Ada Potongan Sepeser Pun!
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR
-
BNI dan Badan Bank Tanah Perkuat Kolaborasi Strategis untuk Percepatan Pembangunan Nasional
-
Skandal Haji 2024: KPK Bongkar Pembagian Kuota Ilegal, 300 PIHK Diperiksa!
-
Gebrakan Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren Langsung Tuai Pro Kontra
-
Lamban Lindungi Rakyat dari Rokok dan Gula, 32 Organisasi Desak Pemerintah Tegakkan PP Kesehatan
-
Soroti Vonis 11 Warga Adat Maba Sangaji, DPR: Cermin Gagalnya Perlindungan HAM dan Lingkungan
-
Komisaris Transjakarta Pilihannya Ikut Demo Trans7, Begini Respons Pramono