Menko Airlangga: Pemerintah Mulai Hitung Skema Vaksinasi Booster Berbayar dan Gratis

Suara.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah kini tengah mempersiapkan skema vaksinasi ketiga atau booster secara gratis dan berbayar.

Airlangga mengatakan, vaksinasi booster dirasa perlu untuk mengantisipasi pandemi Covid-19 kembali melonjak karena varian baru.

"Bapak Presiden memberikan arahan terkait dengan vaksinasi booster yang diharapkan bisa diselesaikan dalam minggu depan," kata Airlangga dalam jumpa pers, Senin (27/9/2021).

Dia merinci vaksin booster gratis nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kebutuhannya adalah dengan populasi 87,4 juta jiwa. Kebutuhannya. 97,1 juta dosis, kemudian juga untuk yang usia 12 tahun ada 4,4 juta orang, kebutuhannya 9,9 juta dosis," ucapnya.

Selain itu terdapat juga 27,2 juta orang yang akan didanai APBD dengan total vaksin yang disediakan sebanyak 137,2 juta dosis.

"Sedangkan sisanya nanti akan didorong melalui vaksin berbayar, dari segi harga vaksin dan yang lain akan dimatangkan kembali dan ini diperkirakan untuk 93,7 juta jiwa," ungkap Airlangga.

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa-Bali ini menegaskan pemerintah masih akan menghitung biaya dari kedua skema vaksinasi booster tersebut.

"Ini Bapak Presiden memberi arahan bahwa ini akan dikalkulasi secara lebih detail, tentunya ini diperlukan untuk menahan terhadap apabila ada gelombang ketiga, ini akan diperhitungkan sesuai dengan masyarakat yang divaksin," jelas Airlangga.

Baca Juga: Waduh! Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Sambas Terkendala Stok

Diketahui, per 27 September 2021, Indonesia telah menyuntikkan 87,742,907 dosis (42.13 persen) vaksin pertama dan 49,198,111 dosis (23.62 persen) vaksin kedua kepada masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara total sasaran vaksin adalah 208.265.720 atau 70 persen warga Indonesia yang ditargetkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus selesai dalam waktu satu tahun untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.