Suara.com - Penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menduga peretasan terhadap 19 rekannya, pegawai lembaga antirasuah nonaktif, dilakukan oleh oknum dengan memanfaatkan fasilitas negara.
Dia pun menegaskan, peristiwa tersebut tidak dapat dimaklumi, mengingat hal yang sama telah terjadi berulang kali, tanpa adanya tindak lanjut dari negara.
"Justru ini penting dibawa ke ruang terang agar publik paham, agar orang-orang yang berbuat jahat dengan memanfaatkan fasilitas negara ini tidak boleh dimaklumi," kata Novel saat ditemui Suara.com di 'Kantor Darurat Komisi Pemberantaan Korupsi,' Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (28/9/2021).
Dia mengatakan, upaya peretasan merupakan bentuk teror dan intimidasi, terhadap mereka yang sedang memperjuangkan haknya untuk tidak didepak dari KPK.
"Karena perilaku mereka ini meresahkan, karena ini bentuk-bentuk teror dan intimidasi. Oleh karena itu, saya mengetahui hal ini, bagi saya penting untuk membawanya ke ruang terang," ujarnya.
Kendati demikian, Novel mengatakan dia bersama rekannya tidak akan menempuh upaya hukum atas peretasan tersebut.
Namun dia menegasakan, negara tidak boleh tinggal diam, mengingat peristiwa yang sama telah terjadi berulang-ulang.
"Ketika mereka ini adalah orang yang kemungkinan besar menggunakan fasilitas negara untuk melakukan intimidasi dan teror, maka ini harus dihentikan. Terus diusut, sebisa mungkin diusut," tegasnya.
Pun menurutnya, jika melaporkan ke kepolisian, sejauh dari peristiwa yang ada, tidak ada tindak lanjut.
Baca Juga: 19 Pegawai KPK Diretas Jelang Dipecat, Novel: Makin Jelas Pihak Terlibat Agenda Jahat Ini!
"Kasus seperti ini sebenarnya sudah sering dilaporkan, belum ada tindak lanjut. Toh juga penegak hukum itu tidak harus ada laporan juga kan untuk kejahatan seperti ini. Seharusnya bisa direspons tanpa harus dilaporkanm" ujarnya.
"Oleh karenanya, terlepas mau diusut atau tidak, kami juga sudah lelah kan. Mau melapor juga mau seperti apa? Tapi setidak-tidaknya, ketika negara mengetahui ini, negara tidak boleh diam," katanya menambahkan.
Untuk diketahui, total keseluruhan ada 19 orang dari 57 pegawai nonaktif KPK yang diduga mengalami peratasan.
Pegawai yang akan didepak pada 30 September 2021 dari lembaga antirasuah tersebut, mengalami pembajakan di aplikasi perpesanan, seperti WhatsApp, Telegram dan Email.
Berdasarkan data yang diungkapkan Novel, ada 9 pegawai nonaktif yang diretas aplikasi Telegram-nya. Kemudian 8 orang diretas WhatsApp-nya, sementara satu orang lainnya dibajak akun email-nya.
Peristiwa tersebut berlangsung pada Senin (27/9/2021) kemarin dan dua di antaranya terjadi pada Selasa (28/9/2021).
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik