Suara.com - Penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menduga peretasan terhadap 19 rekannya, pegawai lembaga antirasuah nonaktif, dilakukan oleh oknum dengan memanfaatkan fasilitas negara.
Dia pun menegaskan, peristiwa tersebut tidak dapat dimaklumi, mengingat hal yang sama telah terjadi berulang kali, tanpa adanya tindak lanjut dari negara.
"Justru ini penting dibawa ke ruang terang agar publik paham, agar orang-orang yang berbuat jahat dengan memanfaatkan fasilitas negara ini tidak boleh dimaklumi," kata Novel saat ditemui Suara.com di 'Kantor Darurat Komisi Pemberantaan Korupsi,' Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (28/9/2021).
Dia mengatakan, upaya peretasan merupakan bentuk teror dan intimidasi, terhadap mereka yang sedang memperjuangkan haknya untuk tidak didepak dari KPK.
"Karena perilaku mereka ini meresahkan, karena ini bentuk-bentuk teror dan intimidasi. Oleh karena itu, saya mengetahui hal ini, bagi saya penting untuk membawanya ke ruang terang," ujarnya.
Kendati demikian, Novel mengatakan dia bersama rekannya tidak akan menempuh upaya hukum atas peretasan tersebut.
Namun dia menegasakan, negara tidak boleh tinggal diam, mengingat peristiwa yang sama telah terjadi berulang-ulang.
"Ketika mereka ini adalah orang yang kemungkinan besar menggunakan fasilitas negara untuk melakukan intimidasi dan teror, maka ini harus dihentikan. Terus diusut, sebisa mungkin diusut," tegasnya.
Pun menurutnya, jika melaporkan ke kepolisian, sejauh dari peristiwa yang ada, tidak ada tindak lanjut.
Baca Juga: 19 Pegawai KPK Diretas Jelang Dipecat, Novel: Makin Jelas Pihak Terlibat Agenda Jahat Ini!
"Kasus seperti ini sebenarnya sudah sering dilaporkan, belum ada tindak lanjut. Toh juga penegak hukum itu tidak harus ada laporan juga kan untuk kejahatan seperti ini. Seharusnya bisa direspons tanpa harus dilaporkanm" ujarnya.
"Oleh karenanya, terlepas mau diusut atau tidak, kami juga sudah lelah kan. Mau melapor juga mau seperti apa? Tapi setidak-tidaknya, ketika negara mengetahui ini, negara tidak boleh diam," katanya menambahkan.
Untuk diketahui, total keseluruhan ada 19 orang dari 57 pegawai nonaktif KPK yang diduga mengalami peratasan.
Pegawai yang akan didepak pada 30 September 2021 dari lembaga antirasuah tersebut, mengalami pembajakan di aplikasi perpesanan, seperti WhatsApp, Telegram dan Email.
Berdasarkan data yang diungkapkan Novel, ada 9 pegawai nonaktif yang diretas aplikasi Telegram-nya. Kemudian 8 orang diretas WhatsApp-nya, sementara satu orang lainnya dibajak akun email-nya.
Peristiwa tersebut berlangsung pada Senin (27/9/2021) kemarin dan dua di antaranya terjadi pada Selasa (28/9/2021).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing