Suara.com - Tanggal 1 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Penetapan Hari Kesaktian Pancasila tersebut punya kaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau G30S/PKI.
Di sisi lain, ada yang menyebut pula dengan sebutan G30S saja, tanpa embel-embel PKI. Penyebutan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan mengenai sejarah kelam yang menewaskan tujuh petinggi militer Republik Indonesia dalam tragedi G30S 1965 silam.
Seorang ibu bernama Lilis (45) bersama anak perempuannya hari ini datang ke Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dia mengaku, kunjungannya kali ini bertujuan agar sang anak tahu soal sejarah peristiwa tersebut.
"Kalau saya sih dari kecil memang sering ke sini. Kalau anak saya kan belum pernah. Ini masih SD, karena pandemi juga kan jadi baru sempat ke sini," kata Lilis di lokasi, Jumat siang.
Ketika peristiwa G30S pecah, Lilis memang belum lahir. Dia hanya mengetahui peristiwa itu lewat pelajaran sejarah sejak bangku SD hingga SMA. Selama menelan materi sejarah itu, Lilis punya kesimpulan kalau, "PKI kan kejam, jenderal-jenderal militer dibunuh."
Pemahaman Lilis soal kejamnya PKI semakin ditambah oleh adanya film "Penumpasan Penghianatan G30S PKI" yang diproduksi Perum Produksi Film Negara atau PFN pada 1984 silam. Film yang disutradarai oleh Arifin C. Noer dan dibintangi sejumlah aktor mulai dari Umar Kayam, Amoroso Katamsi, hingga Syubah Asa menghabiskan dana sekitar Rp800 juta.
"Apalagi kalau di film itu, jenderal-jenderal di-siletin," beber Lilis.
Pandangan berbeda disampaikan oleh Maulana (31). Kami bertemu dirinya di sebuah warung kopi tidak jauh dari Monumen Pancasila Sakti.
Menurut dia, duduk perkara soal penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal itu harus disampaikan dalam sejarah yang benar. Menurut Maulana, sejarah soal G30S/PKI, khususnya di bangku sekolah, hanya disampaikan dalam satu versi saja.
Baca Juga: 3 Cara Rayakan Hari Kesaktian Pancasila ala Milenial dan Generasi Z
"Kalau menurut saya sih, harus jelas ya kalau kita berbicara soal penculikan dan pembunuhan itu," papar Maulana.
Sebagai masyarakat, Maulana berpendapat jika pelajaran sejarah akan menentukan seseorang dalam melihat sebuah peristiwa. Terhadap peristiwa G30S, dia, jika tidak merujuk pada pelajaran di bangku sekolah, tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa PKI yang menyebabkan peristiwa itu terjadi.
"Pandangan saya, kita sebagai pemuda harus clear dengan sejarah, karena itu yang akan menentukan langkah kita ke depan," pungkas dia.
Warga lainnya, Bachtiar (24) ogah berkomentar soal siapa biang keladi peristiwa kelam bangsa tersebut. Menurut dia, isu soal PKI adalah wacana usang yang terus digaungkan setiap tahun.
"Sudahlah, itu wacana basi tiap tahun," kata dia.
Bachtiar, sejak kecil tinggal di kawasan Lubang Buaya, tidak jauh dari Monumen Pancasila Sakti. Bahkan, sejak TK, dia mengaku sering melihat replika maupun diorama terkait penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check