Suara.com - Salah seorang kader partai Demokrat yang mengajukan uji materi AD/ART partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA) meminta kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk tidak ikut campur berkomentar terkait polemik di internal partai politik.
"Selanjutnya perlu saya sampaikan kepada rekan sekalian, saya mohon khususnya kepada prof Mahfud, ini adalah urusan internal kami," kata mantan Ketua DPC Demokrat Ngawi, M Isnaini Widodo dalam konferensi persnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (2/10/2021).
Isnaini mengatakan, dirinya akan menghormati Mahfud jika yang bersangkutan memposisikan diri sebagai negarawan.
"Sepak terjang beliau hari ini, prof Mahfud MD luar biasa saya salut kagum, tapi sekali lagi dalam urusan ini, yang paham internal adalah saya dengan teman-teman," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, Mahfud jangan ikut campur dalam polemik internal Demokrat. Menurutnya, tak elok jika Mahfud terlibat jauh dalam urusan tersebut.
"Prof Mahfud MD orang luar partai demokrat, tidak elok kalau statement terlalu jauh terkait dengan Demokrat. Sekali lagi saya akan hormat, saya akan takzim manakala beliau memposisikan diri sebagai negarawan," tuturnya.
Pernyataan Mahfud
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan/Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan tetap memimpin meskipun judicial review yang diajukan Yusril Ihza Mahendra selaku pihak dari kubu Moeldoko dikabulkan oleh Mahkamah Agung.
Mahfud menyebut keputusan tersebut tetap tidak akan bisa mengubah posisi AHY yang masih aktif sebagai Ketua Umum partai Demokrat.
Baca Juga: Mahfud Harap Pembukaan PON dan Peparnas di Papua Aman dan Lancar
Menurutnya upaya Yusril yang mendampingi Demokrat kubu KLB Deli Serdang Moeldoko untuk judicial review AD/ART Tahun 2020 tidak ada gunanya.
"Kalau mengabulkan enggak ada gunanya juga gitu, karena pihak pengurus sekarang tetap dia, Agus Harimurti dan dia yang akan tetap memimpin," kata Mahfud dalam dalam sebuah diskusi melalui live Twitter bersama Didik Junaidi Rachbini, Rabu (29/9) malam.
Lagipula menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, kalau memang mau menggugat seharusnya ke PTUN dengan membawa surat keputusan menteri. Karena itu Mahfud juga mempertanyakan upaya Yusril yang malah memboyong AD/ART Demokrat Tahun 2020 ke MA.
"Sehingga sebenarnya pertengkaran ini enggak ada gunanya. Apapun putusan MA ya AHY, SBY, Ibas semua tetap berkuasa di situ, Pemilu tahun 2024," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Menolak Bungkam! Rakyat Kecil di Kota Bogor Tuntut Keadilan Hak Tanah yang Diduga Diserobot
-
Tukang Cukur dan Camat Sudah Minta Maaf, Netizen Masih Buru Pelaku Perekam Video Viral
-
Tanggapi Insiden Tukang Cukur di Rancabungur, Bupati Bogor: Mari Bersama Maknai Kemerdekaan
-
Cara Seru Jakarta Ajak Ratusan Pelajar Kenali Pariwisata Berkelanjutan
-
Nekat Panjat Atap Hingga Bakar Dua Motor, Evakuasi Pria ODGJ di Cibadak Sukabumi Menegangkan
-
BRI Perluas Akses Pembiayaan KUR Petani di Bengkayang Guna Swasembada Pangan
-
Retribusi Melempem, Benyamin Davnie Bentuk Perseroda 'Citra Anggrek Mandiri' Kelola Pasar Tangsel
-
Geledah Jateng-Jatim, KPK Cari Bukti untuk Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pajak
-
Bupati Brebes Temui Siswa Sespimmen Polri, Bahas Persoalan Pupuk Subsidi
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan Liar di Jalan Rajawali