Suara.com - Kisruh kapal selam antara Prancis dan Australia berimbas ke perundingan dagang dengan Uni Eropa. Brussels menunda putaran ketiga negosiasi, ketika Canberra bersikeras setiap negara berhak melindungi kepentingan nasional.
Putaran ketiga perundingan perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Australia resmi ditunda selama satu bulan, kata pejabat terkait di Brussels dan Canberra, Jumat (01/10).
Penundaan itu diputuskan setelah Australia membatalkan kontrak pembelian kapal selam dari Prancis secara sepihak, tanpa pemberitahuan jelas.
Canberra dianggap mempermalukan Paris yang baru mengetahui ihwal pembatalan secara langsung di televisi, saat pengumuman Pakta Pertahanan AUKUS antara Australia, AS dan Inggris.
"Kami memahami reaksi Prancis,” kata Menteri Perdagangan Australia, Dan Tehan, seperti dilansir AP.
"Tapi semua negara pada akhirnya berhak dan harus melindungi kepentingan nasionalnya, yang dalam hal ini sudah dilakukan Australia,” imbuhnya.
Miriam Garcia Ferrer, juru bicara perdagangan di Komisi Eropa, mengatakan penundaan bukan berarti "berakhirnya proses negosiasi.”
Dan Tehan mengaku ia akan menemui rekan sejawatnya di UE, Valdis Dombrovskis, pekan depan, untuk membahas perundingan pada bulan November.
Perundingan perdagangan bebas antara UE dan Australia sudah berlangsung sejak 2018 silam. Putaran perundingan ke 12 sedianya akan digelar Oktober secara virtual.
Baca Juga: Batal Beli Kapal Selam Prancis, Uni Eropa Lakukan Ini Pada Australia
Penundaan diyakini akan memberikan waktu bagi Paris dan Canberra untuk melangkahi perbedaan.
Ketegangan Trans-Atlantik Australia menandatangi kontrak pembelian 12 kapal selam bertenaga diesel pada tahun 2016 senilai USD 66 miliar.
Namun kesepakatan itu dibatalkan secara mendadak oleh Perdana Menteri Scott Morrison demi membeli kapal selam bertenaga nuklir milik AS dan Inggris.
Pembagian teknologi ini merupakan bagian inti dari Pakta Pertahanan AUKUS. Sebab itu pula Paris bersikap berang terhadap pemerintahan Amerika Serikat.
Prancis menuduh langkah kedua negara serupa "menusuk di punggung.” Oleh kelompok oposisi, pemerintah Australia dituduh tidak mengerjakan tugas dasar diplomatik dengan Prancis.
Selain Australia, Prancis juga memulangkan duta besarnya dari Washington. Sejak itu Presiden AS, Joe Biden, sudah menghubungi Presiden Prancis, Emmanuel Macron, untuk meredakan ketegangan.
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
Terkini
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre
-
Saksi Ahli Pidana Kubu Nadiem Beberkan Empat Syarat Penetapan Tersangka
-
Ayahnya Korupsi Rp26 Miliar, Anak Eks Walkot Cirebon Terciduk Maling Sepatu di Masjid
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Kementerian PU Audit Bangunan Pesantren Tua di Berbagai Provinsi