Suara.com - Kisruh kapal selam antara Prancis dan Australia berimbas ke perundingan dagang dengan Uni Eropa. Brussels menunda putaran ketiga negosiasi, ketika Canberra bersikeras setiap negara berhak melindungi kepentingan nasional.
Putaran ketiga perundingan perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Australia resmi ditunda selama satu bulan, kata pejabat terkait di Brussels dan Canberra, Jumat (01/10).
Penundaan itu diputuskan setelah Australia membatalkan kontrak pembelian kapal selam dari Prancis secara sepihak, tanpa pemberitahuan jelas.
Canberra dianggap mempermalukan Paris yang baru mengetahui ihwal pembatalan secara langsung di televisi, saat pengumuman Pakta Pertahanan AUKUS antara Australia, AS dan Inggris.
"Kami memahami reaksi Prancis,” kata Menteri Perdagangan Australia, Dan Tehan, seperti dilansir AP.
"Tapi semua negara pada akhirnya berhak dan harus melindungi kepentingan nasionalnya, yang dalam hal ini sudah dilakukan Australia,” imbuhnya.
Miriam Garcia Ferrer, juru bicara perdagangan di Komisi Eropa, mengatakan penundaan bukan berarti "berakhirnya proses negosiasi.”
Dan Tehan mengaku ia akan menemui rekan sejawatnya di UE, Valdis Dombrovskis, pekan depan, untuk membahas perundingan pada bulan November.
Perundingan perdagangan bebas antara UE dan Australia sudah berlangsung sejak 2018 silam. Putaran perundingan ke 12 sedianya akan digelar Oktober secara virtual.
Baca Juga: Batal Beli Kapal Selam Prancis, Uni Eropa Lakukan Ini Pada Australia
Penundaan diyakini akan memberikan waktu bagi Paris dan Canberra untuk melangkahi perbedaan.
Ketegangan Trans-Atlantik Australia menandatangi kontrak pembelian 12 kapal selam bertenaga diesel pada tahun 2016 senilai USD 66 miliar.
Namun kesepakatan itu dibatalkan secara mendadak oleh Perdana Menteri Scott Morrison demi membeli kapal selam bertenaga nuklir milik AS dan Inggris.
Pembagian teknologi ini merupakan bagian inti dari Pakta Pertahanan AUKUS. Sebab itu pula Paris bersikap berang terhadap pemerintahan Amerika Serikat.
Prancis menuduh langkah kedua negara serupa "menusuk di punggung.” Oleh kelompok oposisi, pemerintah Australia dituduh tidak mengerjakan tugas dasar diplomatik dengan Prancis.
Selain Australia, Prancis juga memulangkan duta besarnya dari Washington. Sejak itu Presiden AS, Joe Biden, sudah menghubungi Presiden Prancis, Emmanuel Macron, untuk meredakan ketegangan.
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional