Suara.com - Kisruh kapal selam antara Prancis dan Australia berimbas ke perundingan dagang dengan Uni Eropa. Brussels menunda putaran ketiga negosiasi, ketika Canberra bersikeras setiap negara berhak melindungi kepentingan nasional.
Putaran ketiga perundingan perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Australia resmi ditunda selama satu bulan, kata pejabat terkait di Brussels dan Canberra, Jumat (01/10).
Penundaan itu diputuskan setelah Australia membatalkan kontrak pembelian kapal selam dari Prancis secara sepihak, tanpa pemberitahuan jelas.
Canberra dianggap mempermalukan Paris yang baru mengetahui ihwal pembatalan secara langsung di televisi, saat pengumuman Pakta Pertahanan AUKUS antara Australia, AS dan Inggris.
"Kami memahami reaksi Prancis,” kata Menteri Perdagangan Australia, Dan Tehan, seperti dilansir AP.
"Tapi semua negara pada akhirnya berhak dan harus melindungi kepentingan nasionalnya, yang dalam hal ini sudah dilakukan Australia,” imbuhnya.
Miriam Garcia Ferrer, juru bicara perdagangan di Komisi Eropa, mengatakan penundaan bukan berarti "berakhirnya proses negosiasi.”
Dan Tehan mengaku ia akan menemui rekan sejawatnya di UE, Valdis Dombrovskis, pekan depan, untuk membahas perundingan pada bulan November.
Perundingan perdagangan bebas antara UE dan Australia sudah berlangsung sejak 2018 silam. Putaran perundingan ke 12 sedianya akan digelar Oktober secara virtual.
Baca Juga: Batal Beli Kapal Selam Prancis, Uni Eropa Lakukan Ini Pada Australia
Penundaan diyakini akan memberikan waktu bagi Paris dan Canberra untuk melangkahi perbedaan.
Ketegangan Trans-Atlantik Australia menandatangi kontrak pembelian 12 kapal selam bertenaga diesel pada tahun 2016 senilai USD 66 miliar.
Namun kesepakatan itu dibatalkan secara mendadak oleh Perdana Menteri Scott Morrison demi membeli kapal selam bertenaga nuklir milik AS dan Inggris.
Pembagian teknologi ini merupakan bagian inti dari Pakta Pertahanan AUKUS. Sebab itu pula Paris bersikap berang terhadap pemerintahan Amerika Serikat.
Prancis menuduh langkah kedua negara serupa "menusuk di punggung.” Oleh kelompok oposisi, pemerintah Australia dituduh tidak mengerjakan tugas dasar diplomatik dengan Prancis.
Selain Australia, Prancis juga memulangkan duta besarnya dari Washington. Sejak itu Presiden AS, Joe Biden, sudah menghubungi Presiden Prancis, Emmanuel Macron, untuk meredakan ketegangan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!
-
Cegah Bencana Ekologis, Rakernas I PDIP Desak Penegakan Hukum Lingkungan dan Penguatan Mitigasi
-
Prabowo Beri Mandat ke Dirut Baru Pertamina: Pecat Siapa Saja yang Tidak Bagus!
-
Bantah Dibekingi Orang Besar, Abdul Gafur Tantang Pembuktian Aliran Dana ke Kubu RRT