Suara.com - Rasamala Aritonang, eks pegawai KPK menyatakan ingin mendirikan sebuah partai politik. Tujuannya, mau memberikan jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan masalah di tengah masyarakat.
"Iya dong (buat partai). Karena kan gagasan kami mau memberikan kanal alternatif, jalan alternatif mengatasi kebuntuan, mengatasi kemacetan yang mungkin selama ini dirasakan masyarakat," kata Rasamala saat dijumpai di Tabe Cofffee, Blok M Square, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2021).
Aspirasi masyarakat yang buntu dan macetlah yang kemudian ingin dicapai Rasamala melalui partai politik. Dengan kata lain, melalui partai politik yang berintegritas, bersih, dan akuntabel, dia berusaha mengapai hal tersebut.
"Nah, aspirasi ini lah yang sebenarnya kami coba gapai, kami ambil, kami bawa dengan berupaya meyakinkan bahwa ini ada jalan yang mungkin bisa sama-sama kita dorong," sambungnya.
Ditanya mengenai target pada 2024 mendatang sudah bisa ikut Pemilu, Rasamala menampiknya. Dia tidak ingin muluk-muluk, dia ingin membangun partai politik secara perlahan dan membiarkan gagasan begulir terlebih dahulu.
"Tidak lah, kami tidak mau muluk-muluk. Kami pelan-pelan, gagasan ini bergulir dulu," beber dia.
Tawaran PKP
Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) bersedia memberikan karpet merah bagi Rasamala untuk bergabung. Menanggapi tawaran itu, Rasamala menyatakan saat ini dirinya dan beberapa koleganya masih melakukan konsolidasi serta mematangkan konsep.
Selain itu, Rasamala juga masih ingin bertemu dengan sejumlah tokoh agar bisa memberikan perspektif untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.
Baca Juga: Reaksi Rasamala Aritonang saat Diajak Gabung PKP usai Niat Bikin Parpol
"Tapi sementara ini kami harus konsolidasi dulu ke dalam dan masih tetap pada gagasan bahwa perlu dibentuk satu partai baru, Partai Serikat Pembebasan yang sudah pernah disampaikan," ucap Rasamala.
Terkait hal itu, Rasamala belum bisa menyampaikan lebih jauh. Terkini, dia dan sejumlah koleganya masih dalam tahap konsolidasi sambil berproses.
"Sementara itu dulu yang kami sampaikan, tapi kemungkinan kan ada banyak dan kami harus konsolidasikan ke internal teman-teman terlebih dahulu. Sambil jalan semua prosesnya," tutur dia.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Said Salahudin mengatakan partainya siap membentangkan karpet merah untuk eks pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan/TWK.
"Keinginan eks pegawai KPK untuk mendirikan partai politik baru merupakan ide yang bagus. Tetapi itu bukan pekerjaan ringan. Perlu waktu lama. Kalau mau lebih cepat, PKP bersedia menyiapkan karpet merah untuk mereka," kata Said dalam keterangannya, Kamis (14/10).
Said menjelaskan, untuk mendirikan partai politik baru bukan lah perkara yang mudah. Menurutnya, menjadi peserta Pemilu sebuah parpol harus terlebih dahulu memenuhi segudang persyaratan untuk mendapatkan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
-
Saham BBRI Dekati Level 4.000 Usai Rilis Laba Bersih Rp41,23 Triliun
Terkini
-
Ada 5 Juta Buruh, KSPI Bakal Mogok Nasional Jika Tuntutan Kenaikan Upah Tidak Terpenuhi
-
Rumah Pensiun Jokowi Rp120 Miliar Bakal Jadi Markas Termul? Roy Suryo Sindir Keras
-
Said Iqbal Tanggapi Pernyataan Luhut Soal Pemerintah Tidak Perlu Tunduk pada Upah Minimum: Ngawur!
-
Tiba-tiba Disorot Media Asing: IKN Terancam Jadi 'Kota Hantu' di Tengah Anggaran Seret
-
Minta Pemerintah Bikin Badan Pendidikan Madrasah, PGMNI: Kemenag Biar Urus Agama Saja
-
Direktur Mecimapro Ditahan, Ini Kronologi Kasus Penipuan Konser TWICE Puluhan Miliar
-
Air di Jakarta Mati Sementara di 53 Kelurahan, Pramono Minta PAM Jaya Gerak Cepat: Jangan Lama-Lama!
-
Plot Twist Senayan, Alasan MKD Putuskan Keponakan Prabowo Tetap Jadi Anggota DPR
-
Pengunduran Diri Ditolak, MKD Putuskan Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR
-
Skandal Impor Pakaian Bekas Ilegal: Malaysia dan China 'Hilang' dari Catatan Pemerintah, Kok Bisa?