Suara.com - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menilai negara Indonesia masih seperti berjalan di tempat seperti pada masa Penjajahan Belanda.
Gatot menjelaskan, pemerintah dan DPR hari ini sangat berpihak pada kepentingan segelintir kaum elite yang sama sekali tidak dirasakan oleh rakyat.
"Negeri ini diproklamasikan bukan untuk memanjakan segelintir orang kaya, kalau begini sama saja kita merdeka tapi masih ada VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), ini permasalahanya," kata Gatot dalam diskusi virtual FNN soal 7 Tahun Pemerintahan Jokowi, Rabu (20/10/2021).
Dia menyoroti orang-orang kaya di Indonesia yang justru menjadi lebih kaya pada masa Pandemi Covid-19, sementara rakyat terus berjuang hidup.
"Jumlah orang super kaya Indonesia dengan kekayaan lebih dari 100 juta USD atau Rp 1,4 triliun jumlahnya naik 22,29 persen dari tahun 2019, ini sangat luar biasa, kondisi ini sangat kontras dan ironis," tuturnya.
Selain itu, Mantan Panglima TNI itu menyebut utang negara yang semakin menebal tidak bisa dianggap enteng karena akan menjadi beban bagi anak-cucu kelak.
"Saya ingatkan, jangan remehkan bahaya dari utang-utang negara saat ini, beban cicilan utang negara yang membengkak dapat membuat rakyat lebih miskin," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah dan DPR harus lebih menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat golongan bawah dan menengah dalam membuat kebijakan dan undang-undang.
"Undang-undang dalam bidang ekonomi termasuk regulasi perpajakan, pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam harus berpihak pada golongan bawah dan menengah," katanya.
Baca Juga: Tujuh Tahun Pemerintahan Jokowi, Gatot Nurmantyo: Kebijakan Pemerintah Manjakan Orang Kaya
Sebelumnya, Gatot juga mengemukakan, pemerintah hanya berpihak pada orang kaya daripada rakyat miskin dan masyarakat umum.
"Kebijakan fiskal gagal berpihak pada masyarakat umum dan penduduk miskin, tetapi lebih memanjakan orang kaya dan super kaya," pungkas Gatot.
Berita Terkait
-
Tujuh Tahun Pemerintahan Jokowi, Gatot Nurmantyo: Kebijakan Pemerintah Manjakan Orang Kaya
-
Gatot Nurmantyo Sebut Kebijakan Pemerintah Gagal Berpihak Pada Rakyat Miskin
-
Soal Tudingan Gatot Nurmantyo, Ketum PKB: Sudahlah, PKI Masa Lalu!
-
Goreng Isu PKI, Gatot Nurmantyo Dicolek Istana: Tidak Terlalu Arif dari Seorang Pak Gatot
Terpopuler
- 6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 29 November: Ada Rivaldo, Ribuan Gems, dan Kartu 110-115
- Bercak Darah di Pohon Jadi Saksi Bisu, Ini Kronologi Aktor Gary Iskak Tewas dalam Kecelakaan Maut
- 5 Shio Paling Beruntung Hari Ini Minggu 30 November 2025, Banjir Hoki di Akhir Bulan!
- 7 Rekomendasi Motor Paling Tangguh Terjang Banjir, Andalan saat Musim Hujan
Pilihan
-
Menteri UMKM Sebut Produk Tak Bermerek Lebih Berbahaya dari Thrifting: Tak Terlihat tapi Mendominasi
-
Telkom Siapkan Anak Usaha Terbarunya infraNexia, Targetkan Selesai pada 2026
-
Ironi di Kandang Sendiri: UMKM Wajib Sertifikasi Lengkap, Barang China Masuk Bebas?
-
Gubernur BI : Tiga Kunci Ini Bisa Bikin Indonesia Meroket di 2026, Apa Saja?
-
Darurat Tengah Malam? Ini Daftar Rumah Sakit & Puskesmas 24 Jam di Palembang
Terkini
-
Luhut Buka Suara Soal Asal Usul Izin Bandara Khusus IMIP
-
Bangun Iklim Kompetitif, Kemendagri Gelar Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025
-
Telkom Siapkan Berbagai Program Dukung Digitalisasi Pembelajaran
-
Jelang Reuni 212 Polisi Siapkan Rekayasa Lalin dan Kantong Parkir: Ini Titik-titiknya!
-
KPK Periksa Ridwan Kamil Hari Ini Terkait Dugaan Korupsi Dana Iklan Bank BJB
-
KPK Tak Paham Alasan Presiden Rehabilitasi Terdakwa Korupsi ASDP
-
Waspada Macet! Dishub DKI Bocorkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Monas Saat Reuni 212
-
Mendagri Minta Pemda Gandeng Kadin untuk Perkuat Ekosistem Usaha di Daerah
-
Kemendagri Beri 57 Penghargaan untuk Pemda Berprestasi di 2025
-
DPRD Desak Gubernur Pramono Anung Segera Tetapkan UMP DKI 2026