Suara.com - Ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021). Sedianya ingin menggelar aksi di depan kawasan Istana Kepresidenan Jakarta namun dilarang oleh polisi.
BEM SI menggelar aksi unjuk rasa memperingati tujuh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Salah satu orator di mobil komando menyampaikan mereka tidak diizinkan untuk mendekat ke Istana.
"Kita tak diizinkan kepolisian untuk mendekat ke Istana kawan-kawan. Mari kita teriakkan kawan-kawan tentang tugas mereka," ujar Orator.
"Tugasmu mengayomi, Tugasmu mengayomi," sambungnya yang diikuti massa aksi.
Dalam aksinya kali ini mereka menuntut Jokowi mundur dari jabatannya.
"Mundur, mundur, Jokowi," teriak orator y,ang diikuti massa aksi.
Selain menyampaikan aspirasinya lewat orasi, massa juga membawa sejumlah poster bertuliskan kritikan kepada Jokowi, seperti '7 tahun Jokowi Khianati Rakyat,' Gruduk Istana Oligarki, dan 'Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki.'
Sebelumnya massa unjuk rasa mulai memadati kawasan Patung Kuda sejak pukul 11.20 WIB. Massa BEM SI terdiri dari sejumlah ratusan mahasiswa yang berasal dari sejumlah universitas.
Baca Juga: Teriakan Mundur Jokowi Menggema Saat Aksi Demo BEM SI
Koordinator aksi, Alvian mengatakan ada sekitar 500 mahasiswa yang mengikuti aksi unjuk rasa ini.
"Yang terdata kurang lebih ada 400 sampai 500 peserta aksi," ujarnya.
Selain di dekat Istana Kepresidenan, Jakarta, aksi unjuk rasa juga digelar BEM SI di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di Lampung, Riau, Palembang, Kalimantan, NTB, Solo, Yogyakarta, dan beberapa daerah lainnya.
Berdasarkan undangan yang disebar BEM SI, unjuk rasa mereka gelar karena menilai selama tujuh tahun pemerintahan Jokowi banyak persoalan yang belum terselesaikan. Mereka pun menyebut selama itu Jokowi mengkhianati rakyat.
"Tujuh tahun Jokowi mengkhianati rakyat. Maka dari itu, kami mengajak seluruh Mahasiswa di Indonesia dari sabang sampai merauke dan seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti Aksi Nasional, Seruan Gruduk Istana Oligarki," tulis BEM SI dalam undangannya.
Rabu 20 Oktober kemarin, tepat dua tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin pemerintahan Indonesia, setelah resmi terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan pada 2019 lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker