Demo 7 Tahun Rezim Jokowi, Moeldoko ke Mahasiswa: Jangan Terlena Walau Kondisi Sudah Bagus

Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menemui massa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menggelar aksi unjuk rasa memperingati tujuh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (21/10/2021) sore. 

Moeldoko menemui massa mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat sekitar pukul 16:50 WIB itu Moeldoko dan merespons 12 tuntutan Aliansi BEM SI yang diajukan kepada pemerintahan Jokowi.

Dalam pertemuanya itu, Moeldoko mengatakan akan mempelajari secara seksama tuntutan yang telah diajukan oleh BEM SI untuk pemerintah. Kepada massa aksi, Moeldoko mengatakan jika pemerintah mempunyai cara yang efektif untuk mengelola berbagai perspektif dari berbagai pihak. 

"Saya juga mengapresiasi pemikiran yang kalian sampaikan atas dasar jalannya pemerintahan. Tadi ada 12 poin yang disampaikan tetapi saya juga ingin sampaikan bahwa pemerintah memiliki cara-cara cukup efektif untuk mengelola berbagai perspektif dari berbagai pihak," kata Moeldoko di lokasi. 

Kepada massa mahasiswa, eks Panglima TNI itu juga mengapresiasi ihwal aksi unjuk rasa yang berjalan kondusif. Sebab, tidak ada insiden kerusuhan dalam aksi yang berjalan pada hari ini.

"Tetapi saya secara pribadi melihat kalian berdemo kalian bagus cukup tertib tidak melakukan tindakan yang anarkis. Saya juga mengapresisi apa yang kalian lakukan," papar dia.

Terakhir, Moeldoko tetap minta agar massa aksi untut tetap menjaga protokol kesehatan (prokes). Dia meningatkan agar segenap pihak tidak terlena karena situasi DKI Jakarta masih dalam kebijakan PPKM.

"Jangan terlena walaupun kita kondisinya sudah bagus, tetap bisa terjadi sesuatu. Kita pernah punya PPKM darurat, itu tidak enak, tidak nyaman karena berbagai kegiatan masyarakat dibatasi," tutup dia.

Adapun 12 tuntutan dari BEM SI terkait demo tujuh tahun rezim Jokowi sebagai berikut: 

Baca Juga: Sampaikan Tuntutan Demo, Mahasiswa di Depan Moeldoko: Pecat Ketua KPK Firli Bahuri!

1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah.
3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.
4. Wujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dan dalam mengemukakan pendapat serta hadirkan evaluasi dan reformasi di tubuh Institusi Polri
5. Wujudkan Supremasi Hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan tuntaskan HAM masa lalu.
6. Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Batalkan TWK, Hadirkan Perppu atas UU KPK no. 19 tahun 2019 serta Kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan Korupsi.
7. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia diatas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia diatas 50 tahun.
8. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan diseluruh wilayah Indonesia.
9. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional Pendidikan.
10. Mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang - Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba.
11. Mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energi dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan.
12. Penegasan UU pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual.

Alasan BEM SI menggelar demonstrasi ini sebagai refleksi bahwa pada kenyataannya Jokowi tidak memajukan Indonesia.

Kordinator lapangan aksi sekaligus perwakilan BEM UNJ, Alvin mengatakan Presiden Jokowi justru membikin Indonesia mundur -- khususnya dalam dua tahun ke belakang.

"Ingin menyuarakan selama tujuh tahun kepemimpinan Pak Jokowi kami menemukan justru bukannya dia memajukan indonesia  tapi dia memundurkan indonesia apalagi di dua tahun terakhir ini," kata Alvian di lokasi.