Buntut Tewasnya Pelajar di Tual, Kapolda Maluku Targetkan Pelimpahan Berkas Bripda Masias Lusa

Suara.com - Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menargetkan berkas perkara pidana Bripda Masias Siahaya rampung dan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum paling lambat Rabu (25/2/2026) lusa.

Percepatan itu ditegaskan sebagai bentuk tanggung jawab hukum atas dugaan penganiayaan yang menewaskan pelajar Arianto Tawakal (14) di Kota Tual.

“Untuk proses hukum kita laksanakan Polres Tual yang melakukan pemeriksaan karena saksi-saksi banyak di sana,” kata Dadang kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

Dadang juga mengaku telah berkoordinasi langsung dengan jajaran kejaksaan agar proses pemberkasan dikawal ketat.

“Target saya sudah saya insya Allah kalau enggak Selasa atau Rabu,” tegasnya.

Menurut Dadang, setelah berkas dilimpahkan, jaksa akan mengkaji penerapan pasal sebelum perkara disidangkan.

“Saya targetkan untuk diserahkan kepada penuntut umum dari situ nanti dikaji pasal-pasalnya dan lain sebagainya setelah itu baru mungkin kita berharap itu lengkap dan segera dapat di sidang,” ujarnya.

Ia menegaskan percepatan penanganan bukan karena tekanan pihak mana pun, melainkan kesadaran bahwa tindakan kekerasan tak bisa ditoleransi.

“Kita menyadari bahwa tindakan tersebut tidak bisa ditoleri. Ini adalah bentuk tanggung jawab hukum, meskipun itu adalah anggota kami, kami tidak diskriminasi untuk melakukan penindakan,” katanya.

Baca Juga: Pelaku Percobaan Pemerkosaan Lansia di Gunungkidul Ternyata Pelajar, Kini Dititipkan ke LPKA

Terkait kemungkinan keterlibatan anggota lain yang saat itu berpatroli, Dadang menyebut masih dalam pemeriksaan.

“Sementara ini masih dalam proses pemeriksaan untuk anggota yang lain,” tegasnya

Sidang Etik, Ancaman PTDH

Selain proses pidana, sidang kode etik terhadap Bripda Masias digelar Senin pukul 14.00 WIT di Polda Maluku. Dadang memastikan keluarga korban dihadirkan langsung dalam sidang tersebut.

Ancaman sanksi terberat dalam sidang etik itu adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Ancaman sanksinya adalah PTDH itu pecat,” jelas Dadang.