Periksa Pihak Swasta, KPK Pertajam Bukti Permintaan Fee Bupati Budhi Sarwono

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti soal adanya permintaan sejumlah fee  Bupati Banjarnegara nonaktif, Budhi Sarwono yang kini sudah berstatus tersangka dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Banjarnegara 2017-2018.

Hal tersebut terkuak dari keterangan saksi pihak swasta Hana Pur Dwiatmoko yang telah diperiksa oleh penyidik KPK.

"Hana dikonfirmasi terkait dengan pelaksanaan lelang di Kabupaten Banjarnegara dan dugaan adanya permintaan fee oleh tersangka BS (Budhi Sarwono) dan kawan-kawan," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (4/11/2021).

Konstruksi perkara kasus ini berawal Budhi Sarwono mempercayai Kedy Afandi untuk mengumpulkan para kontraktor yang akan mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Banjarnegara.

Baca Juga: Kasus Korupsi Banjarnegara, KPK Ultimatum Anggota DPRD Moch Rachmanudin Penuhi Panggilan

Adapun syarat para kontraktor mendapatkan proyek dengan memberikan fee sebesar 10 persen kepada Budhi melalui Kedy. Kedy adalah orang kepercayaan Budhi dan juga tim suksesnya.

"Diduga BS (Budhi Sarwono) telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar Rp 2,1 Miliar," ucap Ketua KPK firli Bahuri beberapa waktu lalu.

Atas perbuatannya, Budhi Sarwono dan Kedy Afandi disangkakan melanggar pasal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.