Suara.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consukting, Pangi Syarwi Chaniago, mempertanyakan sikap PDI Perjuangan yang hingga kini tidak kunjung mendeklarasikan siapa tokoh yang mereka usung menjadi calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024.
Padahal PDIP memiliki 'golden ticket' untuk mengusung capres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Karena itu menurut Pangi, seharusnya keuntungan itu dapat digunakan PDIP untuk memperkenalkan capres mereka sedini mungkin.
"Saya sangat prihatin juga dengan PDIP yang sebetulnya dia punya golden ticket ya. Harusnya kan sudah bisa mendeklarasikan capres-cawapresnya jauh-jauh hari karena bisa satu satunya partai yang istimewa. Kenapa istimewa? Mereka bisa mengajukan calon presidennya sendiri tanpa berkoalisi dengan partai papan tengah atau partai papan atas," tutur Pangi dalam diskusi daring, Kamis (4/11/2021).
Ia lantas mempertanyakan mengapa kemudian hal tersebut tidak dilakukan PDIP. Padahal jika sekedar mendeklarasi capres hal itu bisa dilakukan sejak saat ini lantaran tidak terikat peraturan. Terkecuali jika nantinya sudah didaftarkan secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kalau hanya deklarasi itu jauh-jauh hari sudah diperkenalkan oleh PDIP siapa capres-cawaprenya itu kan jauh lebih baik. Itu adalah pendidikan politik yang menurut saya agak berkelas," ujar Pangi.
Namun Pangi memahami deklarasi tidak dilakukan sejak saat ini. Mengingat kebiasaan dari PDIP yang memang selalu menggunakan penghujung jelang pelaksaan Pilpres sebagai momentum mengumumkan siapa tokoh yang mereka usung.
"PDIP injury time last minute dan enggak mau digergaji angin. Sehingga gerakan politik dia sulit dibaca siapa capresnya, siapa cawapresnya. Selama ini selalu bermain di ujung," kata Pangi.
Golden Ticket
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP, Bambang Wuryanto, menekan bahwa kekinian PDIP menjadi satu-satunya partai yang memegang 'golden ticket' untuk mengusung capres-cawapres di Pilpres 2024.
Baca Juga: Hadapi Pemilu 2024, PAN Sudah Siapkan Anggaran Rp40 Miliar untuk Para Kader
Sehingga terkait dengan penjajakan koalisi kewenangan ada di tangan ketua umum partai, yakni Megawati Soekarnoputri.
"Soal capres cawapres kewenangan ibu ketua umum. Bahwa koalisi apa enggak kewenangan ibu ketua umum," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021).
Ia menekan, PDIP kekinian merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung langsung capres-cawapres di Pilpres mendagang tanpa koalisi. Hal tersebut mengacu terhadap hasil kemenangan PDIP di Pemilu 2019.
"Yang pasti hari ini PDIP satu-satunya partai yang memegang golden tiket mencalonkan sendiri," ungkapnya.
Kendati begitu, Bambang menyadari untuk meraih kemenangan di Pilpres harus mendapatkan perolehan suara total 50 persen plus 1. Sehingga ke depan masih bisa terjadi kemungkinan untuk penjajakan koalisi dengan partai politik lain.
"Apakah sendiri apakah nanti berkoalisi itu harap dikau pahami untuk menang harus 50 persen plus satu kan begitu," tandasnya.
Berita Terkait
-
Tokoh Minat Nyapres Disarankan Segera Deklarasi, Cegah Publik Beli Kucing dalam Karung
-
Hadapi Pemilu 2024, PAN Sudah Siapkan Anggaran Rp40 Miliar untuk Para Kader
-
Pemilu dan Pilpres 2024, PAN Siap Bertarung di Jawa Tengah
-
Sebut Nama 6 Letjen Calon Kuat KSAD, TB Hasanuddin: Biasanya dari Wakasad atau Pangkostrad
-
Deklarasi Dukung Prabowo - Puan di Pilpres 2024 Muncul, Ini Reaksi Partai Gerindra
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap