Suara.com - Pengamat Militer Made Supriatma menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memanfaatkan momentum krisis pandemi Covid-19 untuk meloloskan banyak kebijakan kontroversial.
Supriatma menjelaskan, pelibatan TNI-Polri dalam banyak hal penanganan pandemi digunakan untuk mengamankan stabilitas keamanan negara dari protes masyarakat yang menentang kebijakan kontroversial.
"Efek dari pelibatan dari aparat keamanan ini adalah dia bisa meredam khususnya dalam mengamankan rezim yang berkuasa saat ini, dengan bertindak represif kalau ada protes dengan alasan Covid. Dan Covid menjadi justifikasi untuk melakukan banyak sekali kebijakan kontroversial," kata Supriatma dalam diskusi LaporCovid-19, Kamis (4/11/2021).
Sementara Kementerian Kesehatan yang seharusnya menjadi pemimpin dalam pengananan wabah ini hanya berperan sebagai tim pembantu pelaksana dalam struktur Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
"Sementara di sisi kesehatan itu bergerak sendiri, ahli epidemologi juga bergerak sendiri," tutur peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute ini.
Pendekatan militer semacam ini, lanjut Supriatma, tidak cukup efektif dan juga cenderung represif yang melanggar hak asasi manusia selama penanganan pandemi.
"Sebenarnya kaum sipil kita lebih dari cukup untuk menangani bencana, organisasi dan ekspertis lebih dari militer, bahkan dalam hal logistik, saya melihat bahwa banyak sipil yang mampu mengorganisasi," pungkas Supriatma.
Berita Terkait
-
YLBHI Sebut Perintah Prabowo Bikin Demo Berdarah: 10 Tewas, 3.337 Ditangkap
-
Koalisi Sipil Riau Desak Presiden Bebaskan Khariq Anhar, Kecam Tindakan Represif
-
Akademisi Sentil Kapolri: Aksi Represif Polisi Beredar Seantero Dunia
-
Fenomena Jolly Roger Jelang 17-an: Simbol Pop Kultur Jadi Kritik dan Diburu Aparat
-
Poster Kritik Gibran Berujung Represi: 'Dinasti Tiada Henti' Jadi Pemicu?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan