Suara.com - Eks Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menceritakan momen saat dirinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menurutnya, saat pertemuan tersebut Jokowi bertanya kepada Fahri terkait mengapa kekinian oposisi menjadi lemah.
"Suatu hari saya bertemu dengan presiden @jokowi dan kalimat yang pertama keluar dari belia adalah, “mas kenapa sekarang oposisinya lemah kok Senayan pada diam, banyak menteri gak diawasi apa yang terjadi?" kata Fahri dalam cuitannya di Twitter seperti dikutip Suara.com, Jumat (5/11/2021).
Namun, Fahri tak merinci lagi soal ceritanya tersebut. Ia hanya meminta kepada semua pihak memikirkan jawaban dari pertanyaan Jokowi tersebut.
Pada cuitan sebelumnya juga Fahri sempat menyinggung peran oposisi dalam pemerintahan terutama legislatif di Senayan. Menurutnya, sebagai rakyat berharap agar agar legislatif memahami pentingnya tugas pengawasan.
Ia juga menyinggung soal adanya oposisi jalanan yang membuat lemah posisi dalam tubuh negara.
"Karena maraknya #oposisijalanan adalah indikasi lemahnya posisi dalam tubuh organisasi negara! Legislatif gak usah cari alasan lain, ayo kerja lebih baik! Ambil Inisiatif dan manfaatkan semua fasilitas pengawasan dan kekebalan hukum yang ada dalam sistem kita!" tulisnya.
Tanggapan PKS
Menanggapi Fahri Hamzah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera angkat bicara. Ia mempersilakan jika ada yang berpendapat bahwa oposisi lemah hari ini. Namun, menurutnya oposisi tidak bisa dilihat dari tajam atau tidaknya.
Baca Juga: Timwas PPMI: Perlu Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait Pemulangan PMI
"Monggo saja, oposisi itu bukan dilihat dari keras atau tajamnya. Tapi dari fungsinya menjaga pemerintah agar tetap berorientasi pada rakyat bukan elite," kata Mardani kepada wartawan, Jumat.
Mardani mengatakan, oposisi tetap pada relnya menjaga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia.
"Kita akan terus #KamiOposisi yang kritis dan konstruktif. Salah katakan salah, benar katakan benar," ujarnya.
Berita Terkait
-
Timwas PPMI: Perlu Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait Pemulangan PMI
-
Smartfren (FREN) Teken Kerja Sama Investor Arab Kembangkan Data Center
-
Erick Thohir dan Luhut Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR, Pengamat: Harus Direshuffle
-
Indahnya Masjid Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi, Bisa Tampung 3 Ribu Jemaah
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar