Hari Pahlawan, Kemendikbudristek Ajak Berperang Lawan Kemiskinan dan Kebodohan

Suara.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meminta semua pihak untuk menjadi pahlawan masa kini melawan kebodohan dan kemiskinan demi memajukan bangsa Indonesia.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Wikan Sakarinto sebagai pembina upacara saat membacakan sambutan Menteri Sosial pada Upacara Bendera Peringatan Hari Pahlawan di halaman Kantor Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta, pada Rabu (10/11/2021).

"Semangat, tekad, dan keyakinan pahlawan, harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengemban misi bersejarah 'mengalahkan' musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan dan kebodohan dalam arti yang luas," kata Wikan.

Dia menyebut pemerintah mendorong seluruh warga Indonesia untuk menyatukan tekad dan langkah secara aktif dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik.

"Marilah kita jadikan nilai–nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi. Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang apapun, dan bahkan bisa pula memulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarganya dan komunitasnya,” jelasnya.

"Semoga kita menjadi pemenang dalam era kehidupan normal baru," sambung Wikan.

Wikan juga meminta masyarakat untuk bersiap menghadapi bonus demografi dalam 20 tahun mendatang, akan lebih banyak tenaga kerja produktif yang bermanfaat untuk memenangkan "perang" melawan kemiskinan dan kebodohan.

Namun, berkurangnya lapangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 juga harus disikapi secara adaptif sehingga semangat wirausaha menjadi salah satu pilihan.

"Hal ini harus menjadi cambuk untuk meneguhkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Kini saatnya kita berdiri dan bergandengan tangan seraya berteriak, kita pasti bisa," tegasnya.

Baca Juga: Kenali Budaya Spiritual Kawasan Borobudur melalui Njajah Desa Milangkori

Pelaksanaan upacara bendera memperingati Hari Pahlawan Tahun 2021 di Kemendikbudristek dilaksanakan secara tatap muka terbatas dan dihadiri oleh perwakilan pejabat dan pegawai, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.