Suara.com - Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai seharusnya menteri-menteri bidang ekonomi Presiden Joko Widodo tidak mengurusi urusan di luar tugasnya, apalagi urusan mencalonkan diri di Pilpres 2024.
Abdullah menilai menteri-menteri ekonomi punya tanggung jawab besar yang harus dibenahi.
"Ibaratnya para menteri ekonomi nyaris tidak ada waktu untuk mengurusi hal hal lainnya, apalagi mengurusi dirinya sendiri untuk bursa calon presiden 2024," kata Said kepada wartawan, Rabu (10/11/2021).
Said mengatakan, menteri-menteri bidang ekonomi pada masa pandemi covid-19 ini memiliki tanggung jawab yang besar. Akibat pandemi covid-19, kata dia, jumlah rakyat kita yang miskin meningkat.
Pada Maret 2020 diawal pandemi, kata dia, rakyat Indonesia yang miskin berjumlah 11,16 juta jiwa, setahun setelah pandemi, yakni Maret 2021 rakyat yang miskin naik menjadi 12,17 juta jiwa.
"Tekanan ekonomi akibat pandemi juga meningkatkan jumlah rakyat kita yang menganggur. Pada Februari 2020 rakyat kita yang menganggur berjumlah 6,93 juta jiwa, meningkat sebesar 1,82 juta orang pada Februari 2021," ungkapnya.
Kemudian Said juga memaparkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga belum berjalan normal seperti era sebelum pandemi covid-19, berkisar 5 persenan. Tiga kuartal disepanjang 2021 angka pertumbuhan ekonomi masih dilevel 3,24 persen, meskipun menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun 2020.
"Konsumsi rumah tangga rakyat kita juga masih tertahan, Tanya tumbuh 1,5 persen selama tiga kuartal di tahun 2021 ini," tuturnya.
Pandemi juga, kata dia, memberi tekanan terhadap kinerja BUMN. BUMN menurutnya, terjebak pada utang, seperti Garuda Indonesia, Hutama Karya, Waskita Karya, Bumi Putera, hingga PLN. Menurutnya, hal itu semua persoalan serius yang harus ditangani dengan penuh perhatian.
Baca Juga: Sebagian Besar Relawan Ganjar Pranowo Presiden Akui Dukung Jokowi di Pilpres 2019 Lalu
Hal itu pula yang membuat dirinya mendesak agar para menteri bidang ekonomi tak fokus pada hal-hal yang lain di luar pekerjaannya. Apalagi persoalan untuk mempersiapkan diri untuk Pilpres 2024.
"Ingat sumpah jabatannya, sejak awal dilantik diminta berkomitmen membantu Presiden Joko Widodo, tugasnya menyukseskan progam program presiden," ujarnya.
"Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi dan misi presiden, jadi aneh bila ada menteri menebar video dan fotonya di layar ATM bank bank pemerintah," sambungnya.
Lebih lanjut, Said mengatakan, seharusnya para menteri bisa istiqomah menjalankan tugasnya. Kemudian juga bisa meninggalkan legacy yang baik.
"Pemimpin itu satunya kata dan perbuatan, please fokuslah jadi menteri dan jangan tergoda pada mimpi-mimpi selain menteri," tandasnya.
Naikkan Elektabilitas
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP