Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani mengklaim, bahwa partainya tidak punya posisi untuk menyampaikan keberatan atau pun memberikan dorongan agar Marsekal Hadi Tjahjanto masuk dalam kabinet usai tak lagi menjadi Panglima TNI.
Menurutnya, tak ada gunanya mendorong figur tertentu masuk kabinet, pasalnya Presiden Joko Widodo punya pertimbangan tersendiri.
"Yang jelas PPP tidak punya posisi keberatan maupun mendorong dorong apakah itu Pak Hadi Tjahjanto yang segera menyerahterimakan jabatan lainnya atau yang lain masuk kabinet," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2021).
"Karena soal soal seperti ini menurut hemat saya tidak ada gunanya juga pihak luar mendorong dorong karena Presiden itu punya pertimbangan dan keputusannya sendiri," sambungnya.
Arsul mengatakan, berdasarkan pengamatannya, kebiasaan Jokowi dalam menentukan kebijakan bukan berarti tidak mau diberikan masukan. Hanya saja, terkait dengan kabinet Jokowi akan bersifat aktif akan meminta secara langsung kepada koalisinya.
"Jadi saya yakin kalau pun ada yang mencoba memberi masukan, mengusul ngusulkan si A si B itu menurut saya kalau tidak seusai dengan apa yang ada di pikiran Pak Jokowi itu ya ke sia-siaan saja," tuturnya.
Lebih lanjut, kata Arsul, hal itu seperti terjadi pada pemilihan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, kala itu banyak yang mengusulkan nama-nama tertentu namun justru Jokowi memilih Listyo.
"Saya tidak yakin ada yang mengusulkan Pak Listyo, tapi itu sebetulnya pelajaran apa? Presiden punya kemandirian sendiri, Presiden memegang hak prerogatif yang melekat pada jabatan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," tandasnya.
Isu Hadi Masuk Kabinet
Baca Juga: Diresmikan Presiden Jokowi, LPEI Biayai Pembangunan KEK Mandalika
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Penggantinya pun tinggal disahkan, yakni Jenderal Andika Perkasa.
Kekinian, berembus wacana Marsekal Hadi akan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden Joko melalui mekanisme reshuffle.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan memberikan komentar. Ia meminta awak media menunggu waktunya.
"Itu tunggu saja waktunya. Kita belum bisa memberikan apa jawaban," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/11/2021).
Moeldoko menuturkan, saat pensiun dari jabatan Panglima TNI, tidak harus mendapatkan jabatan baru. Hal tersebut diungkapkannya lantaran pernah menjabat sebagai Panglima TNI.
Ia menceritakan ketika itu saat masa purnabakti, ia tidak memiliki jabatan apa pun selama 2,5 tahun. Namun waktu tersebut ia gunakan bersama keluarga.
Berita Terkait
-
Isu Marsekal Hadi Masuk Kabinet, DPR dan Parpol Ogah Campuri Keputusan Jokowi
-
Santer Isu Marsekal Hadi Masuk Kabinet, NasDem Ingatkan Reshuffle Tak Sekedar Akomodatif
-
Santer Isu Marsekal Hadi Tjahjanto Masuk Kabinet Jokowi, Begini Reaksi Gerindra
-
DPR Sahkan Pemberhentian Hadi Tjahjanto dan Pengangkatan Andika jadi Panglima TNI
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 5 Bedak Wardah High Coverage untuk Flek Hitam Membandel Usia 55 Tahun
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 3 Pilihan HP Infinix 5G dengan Performa Tinggi dan Layar AMOLED
Pilihan
-
Siapkan Uang Rp100 Miliar! Orang Terkaya RI Ini Serok 84 Juta Lembar Saham saat IHSG Anjlok
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah, Terbaik untuk Gamer dan Kreator Konten Budget Terbatas
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
Terkini
-
Gus Yahya Tempuh Jalan Islah, Imam Jazuli: Pengakuan De Facto Otoritas Syuriyah
-
Genangan Surut, Jalan Daan Mogot Sudah Bisa Dilintasi Kendaraan
-
BMKG: Jabodetabek di Puncak Musim Hujan, Waspada Cuaca Ekstrem hingga Mei 2026
-
KPK: Pemeriksaan Gus Alex oleh Auditor BPK Fokus Hitung Kerugian Negara
-
Vonis 6 Bulan untuk Demonstran: Lega Orang Tua, Tapi Ada yang Janggal Soal Kekerasan Polisi!
-
Banjir Jakarta Meluas Kamis Malam: 46 RT dan 13 Ruas Jalan Terendam
-
Gabung PSI, Rusdi Masse Dijuluki 'Jokowinya Sulsel' dan Siap Tempati Posisi Strategis DPP
-
Ray Rangkuti Kritik Standar Etika Pejabat: Jalur Pintas hingga DPR Jadi 'Dewan Perwakilan Partai'
-
Kemensos Dampingi Keluarga Randika yang Viral Disebut Meninggal Kelaparan
-
Tunggu Hal Ini Lengkap, Kaesang Bakal Umumkan Sosok 'Mr J' di Waktu yang Tepat