Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani mengklaim, bahwa partainya tidak punya posisi untuk menyampaikan keberatan atau pun memberikan dorongan agar Marsekal Hadi Tjahjanto masuk dalam kabinet usai tak lagi menjadi Panglima TNI.
Menurutnya, tak ada gunanya mendorong figur tertentu masuk kabinet, pasalnya Presiden Joko Widodo punya pertimbangan tersendiri.
"Yang jelas PPP tidak punya posisi keberatan maupun mendorong dorong apakah itu Pak Hadi Tjahjanto yang segera menyerahterimakan jabatan lainnya atau yang lain masuk kabinet," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2021).
"Karena soal soal seperti ini menurut hemat saya tidak ada gunanya juga pihak luar mendorong dorong karena Presiden itu punya pertimbangan dan keputusannya sendiri," sambungnya.
Arsul mengatakan, berdasarkan pengamatannya, kebiasaan Jokowi dalam menentukan kebijakan bukan berarti tidak mau diberikan masukan. Hanya saja, terkait dengan kabinet Jokowi akan bersifat aktif akan meminta secara langsung kepada koalisinya.
"Jadi saya yakin kalau pun ada yang mencoba memberi masukan, mengusul ngusulkan si A si B itu menurut saya kalau tidak seusai dengan apa yang ada di pikiran Pak Jokowi itu ya ke sia-siaan saja," tuturnya.
Lebih lanjut, kata Arsul, hal itu seperti terjadi pada pemilihan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, kala itu banyak yang mengusulkan nama-nama tertentu namun justru Jokowi memilih Listyo.
"Saya tidak yakin ada yang mengusulkan Pak Listyo, tapi itu sebetulnya pelajaran apa? Presiden punya kemandirian sendiri, Presiden memegang hak prerogatif yang melekat pada jabatan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," tandasnya.
Isu Hadi Masuk Kabinet
Baca Juga: Diresmikan Presiden Jokowi, LPEI Biayai Pembangunan KEK Mandalika
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Penggantinya pun tinggal disahkan, yakni Jenderal Andika Perkasa.
Kekinian, berembus wacana Marsekal Hadi akan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden Joko melalui mekanisme reshuffle.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan memberikan komentar. Ia meminta awak media menunggu waktunya.
"Itu tunggu saja waktunya. Kita belum bisa memberikan apa jawaban," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/11/2021).
Moeldoko menuturkan, saat pensiun dari jabatan Panglima TNI, tidak harus mendapatkan jabatan baru. Hal tersebut diungkapkannya lantaran pernah menjabat sebagai Panglima TNI.
Ia menceritakan ketika itu saat masa purnabakti, ia tidak memiliki jabatan apa pun selama 2,5 tahun. Namun waktu tersebut ia gunakan bersama keluarga.
Berita Terkait
-
Isu Marsekal Hadi Masuk Kabinet, DPR dan Parpol Ogah Campuri Keputusan Jokowi
-
Santer Isu Marsekal Hadi Masuk Kabinet, NasDem Ingatkan Reshuffle Tak Sekedar Akomodatif
-
Santer Isu Marsekal Hadi Tjahjanto Masuk Kabinet Jokowi, Begini Reaksi Gerindra
-
DPR Sahkan Pemberhentian Hadi Tjahjanto dan Pengangkatan Andika jadi Panglima TNI
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
-
Hore! Purbaya Resmi Bebaskan Pajak Bagi Pekerja Sektor Ini
-
Heboh di Palembang! Fenomena Fotografer Jalanan Viral Usai Cerita Istri Difoto Tanpa Izin
Terkini
-
Warga Karangasem Demak Senyum Bahagia Menyambut Terang Baru di HLN ke-80
-
Tangan Diikat saat Dilimpahkan ke Kejaksaan, Delpedro: Semakin Ditekan, Semakin Melawan!
-
Prabowo: Saya Nonton Podcast Tiap Malam, Masa Saya Dibilang Otoriter?
-
Koalisi Sipil Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Sebut Pemerintah Abaikan Korban Pelanggaran HAM
-
Kontroversi Utang Whoosh: Projo Dorong Lanjut ke Surabaya, Ungkit Ekonomi Jawa 3 Kali Lipat
-
Prabowo Dukung Penuh Polri Tanam Jagung: Langkah Berani Lawan Krisis atau Salah Fokus?
-
Skandal Suap Vonis Lepas CPO: Panitera Dituntut 12 Tahun, Ungkap Peran Penghubung Rp60 Miliar!
-
DPR Sibuk! 2 RUU Siap Ubah Wajah Indonesia: Single ID Number dan Revisi Sistem Pemilu
-
Bakal Jadi Partai atau Pindah ke PSI? Begini Rencana Projo
-
Whoosh Bikin Tekor Triliunan, Ekonom Curiga Proyek Salah Sasaran dan Ada 'Permainan' Markup