Suara.com - Nama Marsekal Hadi Tjahjanto santer diisukan bakal masuk kabinet sebagai menteri seusai dirinya melepas jabatan Panglima TNI. Menanggapi itu, DPR tidak ikut campur.
Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kocok ulang kabinet atu reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Apakah nantinya akan ada reshuffle untuk memasukkan Hadi di kabinet, Dasco menilai Jokowi lebih tahu hal tersebut.
"Ya kalau masalah masuk di kabinet itu adalah sepenuhnya kewenangan presiden. Kami di DPR tidak akan ikut campur. Presiden tentunya yang lebih tahu apakah memerlukan Pak Hadi atau kemudian mau menaruh di posisi mana itu diserahkan kepada hak prerogatif presiden," kata Dasco, Rabu (10/11/2021).
Sementara itu, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat yang duduk sebagai anggota Komisi I DPR, Syarief Hasan semua keputusan terkait Hadi dikembalikan lagi kepasa Jokowi. Demokrat sendiri dikatakan Syarief tidak mencampuri dan enggan mengusulkan.
Syarief hanya memandang bahwa sebagai Panglima TNI, Hadi tentunya memiliki kemampuan.
"Saya pikir mungkin baik saja, tergantung presiden, hak prerogatif presiden karena dengan pengalaman beliau sebagai panglima memiliki ekpansif tersendiri. Jadi saya pikir tergantung presiden, saya sih lihat kemampuan dan kompetensinya bagus," kata Syarief.
Jokowi Diingatkan Jika Mau Reshuffle
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya turut berkomentar terkait dengan isu kemungkinan Marsekal Jenderal TNI Hadi Tjahjanto masuk dalam kabinet usai tak lagi menjabat Panglima TNI. Terkait rencana perombakan kabinet menurutnya wewenang Presiden, hanya saja ia mengingatkan agar perombakan dilakukan sesuai dengan porsinya.
"Ya gini, itu prerogatif presiden, cuma kemudian tentu di dalam proses menjadikan seseorang menteri, bukan persoalan utak-atik atau persoalan akomodatif. Tentu harus kami lihat bagaimana keputusan presiden dalam hal itu benar-benar porsinya tepat," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021).
Baca Juga: Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan di TMP Kalibata
Willy mengatakan, Nasdem sendiri pada prinsipnya menyerahkan kepada presiden yang terbaik terkait kabinet untuk membantu kelancaran tugas-tugas kenegaraan. Hanya saja ia menegaskan, sifatnya tak boleh akomodatif.
"Kita harus mengedepankan prinsip efektivitas, profesionalitas, itu harus menjadi prinsip-prinsip yang terdepan. Bukan hanya sekedar, ya utak-atik gatuk lah," tuturnya.
Isu Hadi Masuk Kabinet
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Penggantinya pun tinggal disahkan, yakni Jenderal Andika Perkasa.
Kekinian, berembus wacana Marsekal Hadi akan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden Joko melalui mekanisme reshuffle.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan memberikan komentar. Ia meminta awak media menunggu waktunya.
Tag
Berita Terkait
-
Santer Isu Marsekal Hadi Masuk Kabinet, NasDem Ingatkan Reshuffle Tak Sekedar Akomodatif
-
Santer Isu Marsekal Hadi Tjahjanto Masuk Kabinet Jokowi, Begini Reaksi Gerindra
-
DPR Sahkan Pemberhentian Hadi Tjahjanto dan Pengangkatan Andika jadi Panglima TNI
-
KSAD Andika Perkasa Dapat Ucapan Selamat dari Marsekal Hadi Tjahjanto
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan