Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamana atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan selama ini tidak sembarangan memberikan rekomendasi kepada setiap pengusaha yang hendak mengimpor barang kebutuhan Covid-19.
"Orang mau minta rekomendasi saya untuk impor karena katanya bebas pajak, saya selidiki dulu berapa jumlahnya dan berapa yang akan diberikan ke masyarakat," kata Mahfud saat menyampaikan pidato kunci dalam webinar yang digelar Universitas Islam Indonesia (UII) dipantau di Yogyakarta, Kamis (18/11/2021).
Mahfud menuturkan hal itu menyusul tudingan sejumlah pihak terkait adanya pejabat negara yang terlibat bisnis PCR.
Menurut Mahfud, pelibatan pelaku usaha untuk ikut membantu pengadaan berbagai kebutuhan barang untuk penanganan Covid-19, termasuk alat kesehatan kala itu tidak terlepas dari program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KCPEN.
Melalui program itu, masyarakat diminta terlibat untuk memproduksi barang untuk penanganan Covid-19, termasuk para pengusaha dibebaskan dari pajak impor jika ingin mengadakan obat-obatan atau alat kesehatan untuk membantu penanganan COVID-19 di Tanah Air yang saat itu sedang mengalami lonjakan kasus.
"Pada waktu itu ada krisis kepanikan yang luar biasa. Itulah sebabnya yang kemudian dalam keadaan horor seperti itu pemerintah mengeluarkan KCPEN karena pada waktu itu harus sejajar (penanganan kesehatan) dengan pemulihan ekonomi nasional," ucap dia.
Menyusul kebijakan itu, muncul berbagai industri masker di kalangan masyarakat. Di sisi lain, sejumlah perusahaan juga mulai mengimpor obat dari luar negeri untuk membantu penanganan Covid-19.
"Kemudian muncul ya semacam tuduhan, wah ini bisnis pejabat dan sebagainya," tutur dia.
Ia kembali menegaskan bahwa kebijakan itu ditempuh lantaran situasi mendesak karena persediaan berbagai barang untuk penanganan Covid-19, termasuk masker sangat tinggi sementara ketersediaan minim.
Baca Juga: Sebut Pemerintah Terbuka Dengan Kritik, Mahfud MD: yang Kritik Harus Mau Dikritik Balik
"Saya ingatkan pada waktu itu kita semua sedang sangat panik sehingga ada seruan seperti itu siapa pun yang mau membuat pabrik dibebaskan, yang impor itu bahwa itu untuk membantu penanganan Covid-19 (uni) bebas pajak," kata dia.
Kendati demikian, ia tidak menampik bahwa ada oknum pengusaha yang hendak menyalahgunakan kelonggaran itu dengan meminta rekomendasi darinya.
"Sehingga banyak juga orang menyalahgunakan minta 'memo' saya bahwa akan mendatangkan barang-barang ini dari luar negeri untuk bantuan Covid-19, padahal yang diimpor 10 juta yang dibantu (untuk masyarakat) cuma 100 biji. itu ada. Biasa saja di dunia perdagangan gelap yang seperti itu banyak," ujar Mahfud. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
-
Profil Victor Hartono: Pewaris Djarum, Dicekal Negara Diduga Kasus Pajak
-
Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah, Kejati DIY Geledah Kantor BUKP Tegalrejo Jogja
-
Fakta-fakta Gangguan MRT Kamis Pagi dan Update Penanganan Terkini
-
5 Mobil Bekas Pintu Geser Ramah Keluarga: Aman, Nyaman untuk Anak dan Lansia
Terkini
-
Tidak Diumumkan Besok? Menaker Bocorkan Kenaikan Upah Minimum 2026 Tidak Satu Angka, Ini Alasannya
-
KPK Jelaskan Alasan Pamer Duit Rp300 Miliar yang Diserahkan ke PT Taspen
-
Dicekal ke Luar Negeri, Roy Suryo Cs Wajib Lapor Seminggu Sekali
-
Pengamat UGM Nilai Jokowi Melemah dan Kaesang Tak Mampu, Mimpi PSI Tembus Senayan 2029 Bakal Ambyar?
-
Sentil Pemerintah di DPR, Rhoma Irama Jadikan Demam Korea Cermin Sukses Industri Kreatif
-
Roy Suryo Cs 'Lawan Balik' Polisi, Desak Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi
-
Plot Twist Kasus Rizki Nurfadilah: Ngaku Korban TPPO, Ternyata Sadar Jadi Scammer di Kamboja
-
Pohon Tumbang Ganggu Layanan MRT, Gubernur Pramono: Sore Ini Kembali Normal
-
Dugaan Cinta Terlarang Perwira Polisi dan Dosen Untag: AKBP B Dipatsus, Kematian DLV Masih Misteri
-
Jangan Takut Lapor! KemenPPPA Tegaskan Saksi dan Korban KBGO Tak Bisa Dituntut Balik