Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamana atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan selama ini tidak sembarangan memberikan rekomendasi kepada setiap pengusaha yang hendak mengimpor barang kebutuhan Covid-19.
"Orang mau minta rekomendasi saya untuk impor karena katanya bebas pajak, saya selidiki dulu berapa jumlahnya dan berapa yang akan diberikan ke masyarakat," kata Mahfud saat menyampaikan pidato kunci dalam webinar yang digelar Universitas Islam Indonesia (UII) dipantau di Yogyakarta, Kamis (18/11/2021).
Mahfud menuturkan hal itu menyusul tudingan sejumlah pihak terkait adanya pejabat negara yang terlibat bisnis PCR.
Menurut Mahfud, pelibatan pelaku usaha untuk ikut membantu pengadaan berbagai kebutuhan barang untuk penanganan Covid-19, termasuk alat kesehatan kala itu tidak terlepas dari program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KCPEN.
Melalui program itu, masyarakat diminta terlibat untuk memproduksi barang untuk penanganan Covid-19, termasuk para pengusaha dibebaskan dari pajak impor jika ingin mengadakan obat-obatan atau alat kesehatan untuk membantu penanganan COVID-19 di Tanah Air yang saat itu sedang mengalami lonjakan kasus.
"Pada waktu itu ada krisis kepanikan yang luar biasa. Itulah sebabnya yang kemudian dalam keadaan horor seperti itu pemerintah mengeluarkan KCPEN karena pada waktu itu harus sejajar (penanganan kesehatan) dengan pemulihan ekonomi nasional," ucap dia.
Menyusul kebijakan itu, muncul berbagai industri masker di kalangan masyarakat. Di sisi lain, sejumlah perusahaan juga mulai mengimpor obat dari luar negeri untuk membantu penanganan Covid-19.
"Kemudian muncul ya semacam tuduhan, wah ini bisnis pejabat dan sebagainya," tutur dia.
Ia kembali menegaskan bahwa kebijakan itu ditempuh lantaran situasi mendesak karena persediaan berbagai barang untuk penanganan Covid-19, termasuk masker sangat tinggi sementara ketersediaan minim.
Baca Juga: Sebut Pemerintah Terbuka Dengan Kritik, Mahfud MD: yang Kritik Harus Mau Dikritik Balik
"Saya ingatkan pada waktu itu kita semua sedang sangat panik sehingga ada seruan seperti itu siapa pun yang mau membuat pabrik dibebaskan, yang impor itu bahwa itu untuk membantu penanganan Covid-19 (uni) bebas pajak," kata dia.
Kendati demikian, ia tidak menampik bahwa ada oknum pengusaha yang hendak menyalahgunakan kelonggaran itu dengan meminta rekomendasi darinya.
"Sehingga banyak juga orang menyalahgunakan minta 'memo' saya bahwa akan mendatangkan barang-barang ini dari luar negeri untuk bantuan Covid-19, padahal yang diimpor 10 juta yang dibantu (untuk masyarakat) cuma 100 biji. itu ada. Biasa saja di dunia perdagangan gelap yang seperti itu banyak," ujar Mahfud. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?