Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah tertutup dengan kritik.
Namun, ia meminta agar masyarakat juga memberikan kesempatan pemerintah untuk menjawab kritikan tersebut.
Mahfud mengklaim, pemerintah kerap terbuka dengan kritik. Ia mengakui kalau pemerintah juga manusia yang tidak luput dari kesalahan sehingga mengundang kritik dari masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam acara diskusi penanganan pandemi Covid-19 bertajuk "Kontroversi Tes PCR Bisnis atau Krisis".
"Saya selalu katakan gini, baru saja saya bicara dengan ulama Pekalongan, saya katakan pemerintah tidak anti kritik, memang ndak boleh kita anti kritik," kata Mahfud dikutip dari YouTube Universitas Islam Indonesia, Kamis (18/11/2021).
Meski terbuka dengan kritikan, namun Mahfud menyelipkan satu pesan. Ia meminta kepada pihak yang telah melemparkan kritik untuk mau dikritik balik oleh pemerintah.
Menurutnya pemerintah akan menjawab kritikan dengan dasar data pembanding yang dimiliki.
"Tetapi apapun yang mau kritik harus mau menerima kritik balik, menerima data pembanding dari pemerintah."
Baca Juga: Komentar Mahfud MD Soal Penangkapan Anggota MUI dan Ustaz dalam Kasus Terorisme
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari
-
Rekrutmen TNI AD 2026: Jadwal, Syarat Pendidikan, Batas Usia, dan Ketentuan Fisik
-
Jaksa Incar Aset Mewah Nadiem, Izin Sita Tanah-Bangunan di Dharmawangsa Diajukan ke Hakim
-
Anggota DPRD DKI Minta Bank Jakarta Benahi Keamanan Siber Sebelum IPO 2027
-
Pulang Nongkrong Ditangkap Polisi, Orang Tua Terdakwa Demo Berharap Bisa Idul Fitri Bersama Anak