Suara.com - Anggota DPR RI fraksi Gerindra Fadli Zon mendapat teguran dari partai usai mengkritik Presiden Joko Widodo lewat Twitter terkait banjir Sintang. Setelahnya, Fadli belum terlihat menyampaikan cuitannya di media sosial terkait kritik-kritik seperti yang biasa disampaikan.
Menanggapi hal itu, Partai Ummat mengaku terbuka untuk menampung Fadli Zon bergabung. Humas atau jubir Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya, mengatakan pihaknya memahami posisi Fadli saat ini yang harus berpuasa bicara karena Ketum Prabowo Subianto kekinian bagian dari pemerintah.
"Fadli Zon, salah satu kawan saya yang kabarnya harus puasa bicara melawan kedzaliman dan ketakadilan akibat kerumitan di lingkungannya. Saya memahami situasinya. Jadi, kalau Fadli Zon mau tempat yang nyaman memperjuangkan keadilan serta melawan kedzaliman, maka Partai Ummat lah tempat yang pas," kata Mustofa kepada wartawan, Jumat (19/11/2021).
Mustofa menilai banyak tokoh yang saat ini sedang satu gerbong dengan petahana, memiliki situasi dilematis. Dimana pilihannya harus mengikuti keputusan partai bergabung dengan pemerintah namun idealismenya tak terima melihat kezaliman dan ketidakadilan.
"Saya sangat paham, DNA beliau (Fadli) adalah oposisi. Kalau diminta puja puji pemimpin yang tak mampu menjalankan keadilan, tentu dia tidak bakal nyaman. Dia dididik dengan pendidikan yang baik. Sayang," tuturnya.
Lebih lanjut, Mustofa mengatakan Partai Ummat akan merasa sangat senang jika banyak tokoh memiliki DNA oposisi memilih bergabung dengan partainya.
"Partai Ummat sangat berbahagia jika tokoh-tokoh yang memiliki DNA oposisi terhadap kedzaliman dan ketidakadilan, bisa bergabung ke Partai besutan Pak Amien Rais ini," tandasnya.
Teguran Prabowo
Sebelumnya Fadli Zon memberikan sindiran kepada Presiden Jokowi soal kapan dirinya meninjau banjir Sintang. Menanggapi itu, Partai Gerindra menegaskan bahwa cuitan Fadli Zon bersifat pribadi.
Baca Juga: Pesan 2 Pesawat Airbus A400M, Menhan: Berperan untuk Misi Kemanusiaan dan Tanggap Bencana
Juru Bicara yang juga Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, bahwa pernyataan Fadli Zon tidak mewakili Fraksi Gerindra di DPR maupun partai.
"Soal tweet Pak Fadli Zon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai," kata Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (14/11/2021).
Habiburokhman mengatakan Gerindra sudah memberikan teguran terhadap Fadli, buntut dari sindiran yang ia tweet.
"Kepada beliau sudah diberikan teguran dan kami juga meminta maaf apabila statement tersebut menimbulkan ketidaknyamanan," ujar Habiburokhman.
Menurut Habiburokhman sebagai kader Gerindra, sebuah teguran merupakan hal yang biasa apabila ada pernyataan yang dinilai kurang tepat.
"Saya sendiri sebagai Jubir partai sering kena teguran, begitu juga rekan-rekan anggota DPR lainnya," kata Habiburokhman.
Berita Terkait
-
Banjir Sintang Disebut Karena Kerusakan DAS Puluhan Tahun, PD: Pernyataan Jokowi Keliru
-
Pesan 2 Pesawat Airbus A400M, Menhan: Berperan untuk Misi Kemanusiaan dan Tanggap Bencana
-
Mega, Prabowo dan Puan Lakukan Diskusi Hangat Soal Politik Kebangsaan di Istana Kemarin
-
Fadli Zon Ditegur Prabowo, Fahri Hamzah Beri Semangat: Bro, Jangan Kapok Ya!
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari
-
Rekrutmen TNI AD 2026: Jadwal, Syarat Pendidikan, Batas Usia, dan Ketentuan Fisik
-
Jaksa Incar Aset Mewah Nadiem, Izin Sita Tanah-Bangunan di Dharmawangsa Diajukan ke Hakim
-
Anggota DPRD DKI Minta Bank Jakarta Benahi Keamanan Siber Sebelum IPO 2027
-
Pulang Nongkrong Ditangkap Polisi, Orang Tua Terdakwa Demo Berharap Bisa Idul Fitri Bersama Anak
-
Niat Kencan Berujung Petaka: AP Dituntut 1 Tahun Bui, Diduga Korban Salah Tangkap Demo Agustus