Suara.com - Pemerintahan Taliban mulai Sabtu (20/11/2021) waktu setempat membayarkan gaji para pegawai negeri Afghanistan yang tertunda beberapa bulan, kata para pejabat setempat.
Ribuan pegawai negeri Afghanistan setidaknya sudah selama tiga bulan terakhir tidak menerima gaji.
Keadaan itu merupakan salah satu dari sekian banyak krisis yang dihadapi Taliban sejak kelompok tersebut mengambil alih kekuasaan pada Agustus.
"Kementerian keuangan mengatakan bahwa mulai hari ini, gaji tiga bulan terakhir yang menjadi hak semua pegawai negeri dan staf akan dibayarkan secara penuh," kata Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid melalui Twitter.
Belum ada kejelasan dari mana Pemerintahan Taliban mendapatkan dana untuk membayar gaji-gaji yang tertunda.
Bahkan sebelum Taliban merebut kekuasaan pada Agustus, banyak pegawai sektor publik mengatakan mereka sudah berminggu-minggu belum menerima gaji.
Setelah Taliban berkuasa, dana miliaran dolar AS milik Pemerintah Afghanistan yang berada di Amerika Serikat dan Uni Eropa dibekukan.
Pemerintah negara-negara asing belum mau menyalurkan dana secara langsung untuk membantu Pemerintahan Afghanistan pimpinan Taliban memenuhi kewajiban-kewajiban finansial, seperti pembayaran gaji para pegawai negeri.
Lembaga-lembaga keuangan internasional juga menghentikan pendanaan bagi pemerintahan di Afghanistan.
Baca Juga: Anak Perempuan Afghanistan Mulai Dijual Keluarga untuk Bertahan Hidup
Setelah utusan-utusan khusus Jerman dan Belanda melakukan pertemuan dengan para pejabat Taliban di Kabul pada Kamis (18/11), para utusan menyatakan bersedia untuk membahas pembayaran gaji para pegawai sektor kesehatan dan pendidikan melalui berbagai organisasi internasional.
Belum jelas apakah kesediaan negara-negara itu ada kaitannya dengan pengumuman yang dikeluarkan Taliban pada Sabtu.
Jubir Taliban lainnya, Inamullah Samangani, mencuit di Twitter pada Sabtu bahwa pendapatan harian yang dikumpulkan oleh Pemerintah Taliban sudah meningkat setiap hari.
"Kementerian Keuangan mengatakan bahwa dalam 78 hari kerja pada tiga bulan terakhir ini, kami telah mengumpulkan pendapatan sekitar 26,915 miliar afghani (288 juta dolar AS)," katanya.
Jumlah uang yang ia sebutkan itu setara dengan Rp 4,18 triliun.
Samangani, yang mengutip keterangan Kementerian Keuangan, menambahkan bahwa uang pensiun para pegawai negeri juga akan segera mulai dibayarkan. (Sumber: Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Anak Pengungsi dari Luar Negeri Masuk Sekolah Formal di Indonesia
-
Anak Perempuan Afghanistan Mulai Dijual Keluarga untuk Bertahan Hidup
-
Dua Bom Minibus di Kota Kabul Tewaskan Dua Orang, IS-K Mengaku Bertanggung Jawab
-
Demi Pekerjaan dan Hidup Baru, Warga Afghanistan Menyelundupkan Diri ke Iran
-
Menlu Taliban Kirim Surat Terbuka untuk AS, Isinya Cairkan Aset Afghanistan
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan