Jadi Tahanan di KPK, Bupati HSU Abdul Wahid Kini Terancam Dijerat Kasus Baru

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup kemungkinan kembali menjerat Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid dalam kasus jual beli jabatan di HSU.

Dalam perkara sebelumnya, Abdul Wahid sudah ditetapkan tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi penerimaan sejumlah uang dari pihak kontraktor mencapai belasan miliar.

Dugaan adanya permainan jual beli jabatan oleh Bupati Abdul Wahid dengan melakukan penunjukan terhadap Maliki yang mengisi jabatan Plt Kadis PU pada Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam pengisian jabatan itu, diduga Maliki memberikan sejumlah uang kepada Abdul Wahid. Namun dalam kontruksi perkara yang disampaikan KPK belum diketahui berapa jumlah uang yang diberikan Maliki kepada Abdul Wahid.

"Tidak menutup kemungkinan, akan muncul fakta-fakta dugaan perbuatan lain terkait dengan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka AW (Abdul Wahid)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (22/11/2021).

Meski begitu, Ali menyampaikan penyidik antirasuah masih fokus mendalami sejumlah penerimaan uang Abdul Wahid dalam kasus suap dan gratifikasi dalam pengerjaan proyek di Kabupaten HSU.

"Sejauh ini, Tim Penyidik tentu akan fokus lebih dahulu pada proses penyidikan terkait suap menyuap dalam pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Kabupaten HSU," ungkapnya.

"Tim Penyidik akan terus mendalami seluruh Informasi yang telah di peroleh hingga saat ini," imbuhnya.

Dari kontruksi kasus yang menjerat Abdul Wahid. Bahwa ia meminta fee mencapai 10 persen kepada pihak-pihak kontraktor yang ingin mengerjakan proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Baca Juga: Geledah Rumah Sekda Hulu Sungai Utara, KPK Sita Uang Hingga Alat Elektronik

Salah satunya, Abdul mendapatkan uang suap dari perantara Plt Kadis PU pada Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara, Maliki yang kekinian juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ketua KPK Firli Bahuri merinci sejumlah uang yang didapatkan oleh Abdul Wahid.

Pertama, penerimaan uang Abdul Wahid melalui dari pihak kontraktor yakni MRH dan FH mencapai Rp 500 juta, melalui Maliki. Kemudian, pada tahun 2019 senilai Rp4,6 miliar, tahun 2020 sejumlah sekitar Rp12 Miliar dan pada tahun 2021 sebesar Rp1,8 Miliar.

Selama proses penyidikan itu, kata Firli, KPK sudah menyita sejumlah uang tersebut sebagai barang bukti. Namun, kata Filri, KPK masih menghitung lagi karena ada juga pemberian kepada Abdul dari mata uang asing.

"Sejumlah uang dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing yang hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan jumlahnya," kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/11/2021) lalu.

Untuk proses penyidikan lebih lanjut, kata Firli, Abdul Wahid akan langsung dilakukan penahanan selama 20 hari pertama. Mulai tanggal 18 November sampai 7 Desember 2021. Abdul Wahid kini sudah dijebloskan ke rumah tahanan KPK pada Gedung Merah Putih.

"Sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, tersangka akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan tersebut," katanya.

Dalam kasus ini Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.