Ini Kata Masyarakat Adat Soal Bencana Banjir di Kalimantan

Suara.com - Hingga akhir November 2021 ini, banjir masih menggenangi beberapa wilayah di Kalimantan, sebagian berdurasi panjang.

Banjir menerjang beberapa kabupaten di Kalimantan Barat, salah satunya Sintang, yang sudah terendam banjir lebih dari satu bulan lamanya.

Sementara di Kalimantan Tengah, sudah hampir satu bulan banjir di Kabupaten Pulang Pisau belum surut dari permukiman warga.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat sebanyak 44 desa dengan dengan total 9.556 keluarga dari tiga kecamatan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, terdampak banjir, termasuk 170 orang harus mengungsi ke posko yang dibuat pemerintah daerah. 

Yeryana, perempuan dari masyarakat adat Dayak Maanyan, yang berdomisili di Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kalimantan Tengah, tidak mengalami kebanjiran karena ia tinggal di dataran yang cukup tinggi.

Tapi bukan berarti Yeryana tidak khawatir.

"Kami sangat was-was karena sekarang kami dalam siklus menanam padi, tapi satu minggu ini hujan terus dan sudah ada beberapa kecamatan tetangga yang tergenang, meski tidak tinggi dan cepat surut," tuturnya.

Walau luput dari banjir, Yeryana mengaku tetap merasakan dampaknya.

"Harga sembako di sini menjadi sangat tinggi [karena] distribusi itu putus ketika lintas utama kabupaten provinsi banjir."

Baca Juga: Wamen LHK: Tahun 2023 Penetapan Kawasan Hutan Harus Selesai 100%

Penyebab banjir Kalimantan

Menurut Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, pemicu banjir di Kalimantan Tengah adalah pembukaan lahan proyek 'food estate' kebun singkong.

"Proyek Food Estate singkong yang membuka hutan seluas kurang lebih 700 hektar are berpengaruh terhadap daya dukung di wilayah resapan air di hulu daerah aliran sungai (DAS) Kahayan," kata Arie kepada CNN Indonesia.

Ia menambahkan, DAS Kahayan merupakan hulu DAS yang melindungi daerah tengah dan hilir, sehingga jika tutupan hutan di hulu berkurang, maka fungsi daerah tangkapan air (DTA) akan menurun.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertanggung jawab atas banjir yang melanda Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Ia mengatakan pejabat KLHK telah membiarkan perusakan hutan terjadi sehingga hutan di Kalimantan menjadi gundul dan menyebabkan banjir.

"Kalau keterlanjurannya sampai puluhan juta atau 3,2 juta hektare, itu bukan keterlanjuran. Itu maling yang dibiarkan," ujar Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan KLHK di Senayan, Jakarta, Senin lalu (22/11)