Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan Gedung Keuangan Negara di Jayapura, Jumat (26/11/2021).
GKN menjadi tempat bagi unit-unit vertikal Kementerian Keuangan untuk bisa berada di dalam satu lokasi yang sama sehingga akan bisa memberikan pelayanan yang makin terintegrasi.
“Kemenkeu keberadaannya di tanah Papua ini bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada terutama perekonomian di sini, sehingga kita bisa melihat perkembangan pembangunan dan perbaikan kesejahteraan dari masyarakatnya bisa berjalan cepat dan bisa kemudian dilihat secara nyata, secara akuntabel,” kata Sri Mulyani dalam video teleconference.
Papua dan Papua Barat akan mengelola dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2022 mencapai Rp43,48 triliun untuk Papua dan Rp19,61 triliun untuk Papua Barat yang terdiri dari dana otonomi khusus, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan non fisik, serta dana desa.
GKN Jayapura memiliki sepuluh lantai. Seluruh instansi unit vertikal kemenkeu yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di wilayah Kota Jayapura akan memberi layanan di dalam area tersebut.
Mengusung gaya the new way of working dan memberikan sentuhan dekorasi daerah, ruang kerja yang berada di GKN menjadi ruang sinergi dan kolaborasi serta mendukung suasana kerja yang nyaman dan baik.
“Jadi tolong dijaga sehingga rancangan kita untuk menciptakan sebuah ruang kerja yang nyaman, yang baik, yang bisa menciptakan kolaborasi, sinergi, namun tetap dijaga profesionalisme anda, dan juga dari sisi disiplin kerja harus bisa terwujud,” katanya.
Sri Mulyani menuturkan bahwa di dalam lokasi GKN Jayapura juga tersedia ruangan bagi Kantor Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
BP3OKP diciptakan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus yang bertugas mendukung pelaksanaan otsus di Papua.
Baca Juga: Sri Mulyani Bangun Rusunara untuk Pegawai Kemenkeu di Papua
“Saya harap akan menjadi ruang untuk seluruh stakeholder Papua di dalam bersama-sama mendesain otsus, di dalam mengawal otsus, dan untuk menjamin bahwa otonomi khusus terutama dana dan anggaran yang disediakan betul-betul bisa bermanfaat bagi rakyatnya dan pembangunan Papua,” katanya.
Sri Mulyani berpesan agar GKN Jayapura tidak menjadi gedung asing di tengah masyarakat.
GKN memiliki tujuan sama yaitu memajukan masyarakat dan ekonomi Papua sehingga peranan kemenkeu dalam mendorong perekonomian di Papua terwujud.
Tag
Berita Terkait
-
Lama Tak Ada Kabar, Sri Mulyani Ternyata Punya Pekerjaan Baru di Luar Negeri
-
IHSG Cetak 22 Rekor Sepanjang 2025, 1 Kali Era Sri Mulyani dan 21 Kali Era Menkeu Purbaya
-
Purbaya Ungkap Alasan Sebenarnya Ekonomi Indonesia Tertahan di Awal Tahun
-
Sebut 'Salah Urus', Purbaya Bongkar Ekonomi 2025 Alami Perlambatan Hingga 8 Bulan
-
Purbaya Sebut Ekonomi RI Lambat 8 Bulan Pertama 2025 karena Salah Urus, Sindir Sri Mulyani?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri