Suara.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengkritik kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim karena dinilai belum berpihak pada para guru honorer.
Syaiful Berkata dalam sebuah diskusi hari ini "saya merasa pemerintah sikapnya masih netral ya tidak berpihak dan tidak mengafirmasi secara sungguh-sungguh keberadaan guru-guru kita. Itu saya rasakan betul dari kebijakan Mas Nadiem."
Pernyataan Nadiem dalam sejumlah kesempatan dinilai terkesan menganggap guru honorer kurang berkualitas.
"Risikonya seluruh regulasi dan kebijakan relatif tidak berpihak kepada guru honorer terlebih-lebih misalnya yang sudah masuk kategori K2," tuturnya.
"Bisa kita lihat dinamika tahap pertama kemarin bagaimana tentang kebijakan Komisi X minta afirmasi yang sudah K2 yang sudah pengabdian lama, umur sudah senior tidak diapresiasi oleh kemendikbud baru di akhir-akhir ketika kita minta agak keras supaya pengumuman ditunda dan penambahan nilai afirmasi baru akhirnya direspon oleh kemendikbud. itu juga tidak seberapa."
Syaiful meminta pemerintah berbenah dan kebihakan yang dibuat memihak pada guru honorer.
Aturan sudah tegas mengamanatkan untuk guru dengan kategori K2 harus segera ditetapkan menjadi PNS.
"Maunya saja begini sederhana kemendikbud bilang ke BKN dan Kemenpan RB, Pak Tjahjo, pak kepala BKN tolong guru-guru existing karena lama pengabdian karena umur senior dan sudah masuk kategori K2 tersisa, tolong angkat semuanya soal kompetensi dan kualitas tanggungjawab kami sebnagai Kemendikbud. Itu menurut saya baru fair," kata dia.
Baca Juga: Hari Guru Nasional, Puan Dorong Honorer Semakin Dimudahkan Jadi ASN
Berita Terkait
-
Jaksa Incar Aset Mewah Nadiem, Izin Sita Tanah-Bangunan di Dharmawangsa Diajukan ke Hakim
-
Keberatan dengan Eksepsi Nadiem, Jaksa: Tak Perlu Cari Simpati dan Giring Opini
-
Jaksa Sebut Nadiem dan Pengacaranya Galau: Seolah Penegakan Hukum Tak Berdasarkan Keadilan
-
Nadiem Ditarik Paksa: Mengapa Negara Begitu Takut Terdakwa Bicara?
-
Drama Panjang Sidang Perdana Nadiem Makarim: Dari Pengawalan TNI hingga Hak Bicara yang Terhenti
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Menanti Vonis Empat Hari Jelang Ultah ke-27, Laras Faizati: Hadiah Terbaik adalah Kebebasan
-
Jakarta Waspada Superflu, Pramono Anung Persilakan Warga Suntik Vaksin Influenza
-
Luluk PKB: Penetapan Tersangka Gus Yaqut Harus jadi Momentum Reformasi Total Tata Kelola Haji
-
6 Fakta Kasus Yaqut Cholil Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji
-
Duplik Laras Disambut Tepuk Tangan, Kuasa Hukum: Tak Ada Mens Rea, Ini Kriminalisasi!
-
Ikut Jadi Tersangka, Ini Peran Vital Gus Alex di Skandal Korupsi Kuota Haji
-
Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Janji akan Kooperatif
-
Sebut KPK Agak Lambat, Luluk Nur PKB Tetap Apresiasi Penetapan Tersangka Eks Menag Yaqut
-
Kerugian Korupsi Haji Masih Misteri, BPK Sibuk Berhitung Usai Gus Yaqut dan Gus Alex Tersangka
-
Pasar Kerja Timpang, Belasan Juta Pekerja Dipaksa Terima Upah Murah