Suara.com - Isu mengenai rencana Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet atau reshuflle semakin berhembus, santer hal itu dilakukan dalam waktu dekat di Desember 2021. Menanggapi soal isu reshuffle, Partai Gerindra menyatakan akan percaya saja sepenuhnya kepada presiden.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (1/12/2021). Kendati begitu, Muzani belum mengamini kalau rencana reshuffle akan dilakukan Jokowi bulan ini.
"Kalau Gerindra percaya sepenuhnya kepada presiden Pak Jokowi untuk melakukan tindakan apa saja sebagai pemegang sebagai kepala pemerintahan," kata Muzani.
Muzani mengatakan, Gerindra tidak ingin melakukan intervensi atau mempengaruhi presiden dalam kebijakan reshuffle.
"Itu adalah hak prerogatif presiden sehingga kami tidak berusaha mempengaruhi tidak berusaha enggak sama sekali pokoknya kami percaya sepenuhnya kepada presiden untuk hal itu," tuturnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI ini menilai bahwa kebijakan perobakan kabinet merupakan hak prerogratif presiden. Sehingga ia menyerahkan sepenuhnya apabila ada kursi-kursi menteri dalam kabinet yang dirombak.
"Sebagai pemegang sebagai kepala pemerintahan apakah mau melakukan reshuffle kementerian apa saja penggantinya siapa sepenuhnya kami menyerahkan kepada presiden," tandasnya.
Heboh Isu Reshuffle
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, mengaku hanya baru mendengar isu Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada 8 Desember 2021. Mengenai hal itu, PAN sendiri dalam posisi siap jika diminta untuk mengisi kursi di Kabinet.
Baca Juga: Reshuffle Kabinet Jokowi, Ahok Dikabarkan Berpeluang Jadi Menteri
"Saya dengar juga isunya begitu, katanya sih (8 Desember). Tapi kan itu hak prerogatif Pak Jokowi," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).
PAN sendiri semenjak dinyatakan bergabung dengan koalisi partai politik pemerintah pada 25 Agustus lalu memang belum terakomodir dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf. Yandri menegaskan, meski reshuffle hak prerogatif presiden, PAN siap sodorkan kader jika diminta isi kursi kosong.
"Kalau PAN itu manut saja lah, kapan mau reshuffle, kalau pun PAN diajak, kita sudah siapkan kader," ungkapnya.
Yandri menyampaikan, kader PAN sangat siap membantu pemerintahan Jokowi. Hal tersebut sesuai dengan keputusan dari hasil Rapat Kerja Nasional atah Rakernas yang sudah digelar oleh partai berlambang matahari putih tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps
-
Perdokjasi Dorong Prodi S2 Kedokteran Asuransi Pertama di Indonesia, Target Berdiri 2028
-
Insiden Panipahan Jadi 'Wake-Up Call', Kapolda Riau Deklarasi Perang Total Lawan Narkoba