Suara.com - Isu mengenai rencana Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet atau reshuflle semakin berhembus, santer hal itu dilakukan dalam waktu dekat di Desember 2021. Menanggapi soal isu reshuffle, Partai Gerindra menyatakan akan percaya saja sepenuhnya kepada presiden.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (1/12/2021). Kendati begitu, Muzani belum mengamini kalau rencana reshuffle akan dilakukan Jokowi bulan ini.
"Kalau Gerindra percaya sepenuhnya kepada presiden Pak Jokowi untuk melakukan tindakan apa saja sebagai pemegang sebagai kepala pemerintahan," kata Muzani.
Muzani mengatakan, Gerindra tidak ingin melakukan intervensi atau mempengaruhi presiden dalam kebijakan reshuffle.
"Itu adalah hak prerogatif presiden sehingga kami tidak berusaha mempengaruhi tidak berusaha enggak sama sekali pokoknya kami percaya sepenuhnya kepada presiden untuk hal itu," tuturnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI ini menilai bahwa kebijakan perobakan kabinet merupakan hak prerogratif presiden. Sehingga ia menyerahkan sepenuhnya apabila ada kursi-kursi menteri dalam kabinet yang dirombak.
"Sebagai pemegang sebagai kepala pemerintahan apakah mau melakukan reshuffle kementerian apa saja penggantinya siapa sepenuhnya kami menyerahkan kepada presiden," tandasnya.
Heboh Isu Reshuffle
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, mengaku hanya baru mendengar isu Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada 8 Desember 2021. Mengenai hal itu, PAN sendiri dalam posisi siap jika diminta untuk mengisi kursi di Kabinet.
Baca Juga: Reshuffle Kabinet Jokowi, Ahok Dikabarkan Berpeluang Jadi Menteri
"Saya dengar juga isunya begitu, katanya sih (8 Desember). Tapi kan itu hak prerogatif Pak Jokowi," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).
PAN sendiri semenjak dinyatakan bergabung dengan koalisi partai politik pemerintah pada 25 Agustus lalu memang belum terakomodir dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf. Yandri menegaskan, meski reshuffle hak prerogatif presiden, PAN siap sodorkan kader jika diminta isi kursi kosong.
"Kalau PAN itu manut saja lah, kapan mau reshuffle, kalau pun PAN diajak, kita sudah siapkan kader," ungkapnya.
Yandri menyampaikan, kader PAN sangat siap membantu pemerintahan Jokowi. Hal tersebut sesuai dengan keputusan dari hasil Rapat Kerja Nasional atah Rakernas yang sudah digelar oleh partai berlambang matahari putih tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Anggota DPR Minta Impor 105 Ribu Pickup India Dibatalkan: Ini Dirancang Diam-diam
-
Kronologi Penangkapan Koko Erwin, Diringkus Saat Hendak Menyeberang ke Malaysia
-
Golkar Tegaskan Anggaran MBG Disepakati Bulat di DPR: Tak Ada yang Menolak, Termasuk PDIP
-
Akhir Kisah Meresahkan Ibu-Ibu Viral Suka Tak Bayar Makan, Kini Diboyong ke RSKD Duren Sawit
-
Akun Telegram Catut InaEEWS BMKG Sebarkan Peringatan Gempa Palsu, Publik Diminta Waspada
-
Diduga Jadi Sarang Prostitusi, Dua Akses Taman Kota Cawang Ditutup Permanen
-
Soal Mobil Dinas Rp 8,5 M, Golkar Tegur Gubernur Kaltim: Dengarkan Suara Rakyat!
-
Transjakarta Perketat Standar Keselamatan, Pramudi yang Kurang Fit Dilarang Bertugas
-
Diteror Usai Bongkar Kematian Anak, Ibu Kandung NS di Sukabumi Minta Perlindungan LPSK
-
Hakim Sebut Kerugian Rp171,9 Triliun Kasus Minyak Asumtif, Eks Bos Pertamina Divonis 9 Tahun